Oleh: Sutanti Idris, S.E., CMC
Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Indonesia
Kita sering menganggap bahwa semakin banyak orang yang mengawasi, semakin baik sebuah organisasi dikelola. Ada direksi, komisaris, komite, auditor internal, manajemen risiko, holding, hingga regulator. Di atas kertas, lapisan pengawasan seperti ini seharusnya membuat organisasi semakin aman. Tetapi ada satu pertanyaan sederhana yang sering terlupakan: ketika semua orang mengawasi, siapa yang benar-benar bertanggung jawab?
Dalam tata kelola perusahaan, keberadaan banyak perangkat pengawasan memang penting. Prinsip checks and balances dibangun agar keputusan tidak hanya bergantung pada satu pihak. Namun, tata kelola yang baik bukan hanya soal banyaknya struktur. Yang jauh lebih penting adalah apakah struktur tersebut bekerja ketika persoalan muncul.
Di sinilah kita perlu membedakan antara “ada pengawasan” dan “pengawasan berjalan efektif”. Sebuah rapat bisa terlaksana. Laporan bisa dibuat. Rekomendasi bisa disampaikan. Risiko bisa dicatat dalam dokumen. Tetapi siapa yang memastikan rekomendasi benar-benar dijalankan?
Pertanyaan berikutnya bahkan lebih penting: siapa yang bertanya ketika ada sesuatu yang tidak masuk akal? Siapa yang mengambil keputusan ketika risiko meningkat? Dan ketika masalah terjadi, siapa yang memastikan persoalan tersebut tidak berulang?
Dalam Agency Theory, mekanisme pengawasan diperlukan karena kepentingan pemilik dan pengelola perusahaan tidak selalu sama. Komisaris, auditor, komite, dan sistem pengendalian dibutuhkan untuk mengurangi konflik kepentingan serta menjaga agar pengelolaan perusahaan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi mekanisme tersebut tidak akan banyak berarti jika hanya berhenti sebagai struktur formal.
Pengawasan membutuhkan informasi. Informasi membutuhkan keterbukaan. Keterbukaan membutuhkan keberanian untuk menyampaikan masalah. Dan semuanya membutuhkan pihak yang bersedia mengambil tanggung jawab.
Persoalan menjadi semakin menarik ketika kewenangan dalam organisasi semakin berlapis. Ketika masalah muncul, masing-masing pihak bisa merasa sudah menjalankan tugasnya. Direksi merasa telah mengambil keputusan. Komisaris merasa telah melakukan pengawasan. Komite merasa telah memberikan rekomendasi. Auditor merasa telah menyampaikan temuan. Manajemen risiko merasa risiko telah dilaporkan.
Secara administratif, semuanya mungkin terlihat berjalan. Tetapi organisasi tetap membutuhkan satu jawaban: siapa yang memastikan masalah itu selesai?
Karena itu, kita tidak hanya membutuhkan more control, tetapi better control. Bukan sekadar menambah lapisan pengawasan, melainkan memperjelas hubungan antara kewenangan, informasi, keputusan, dan pertanggungjawaban.
Perubahan struktur organisasi juga tidak otomatis membuat tata kelola menjadi lebih efektif. Struktur baru memang dapat membuka peluang untuk memperbaiki pengawasan dan memperjelas fungsi. Namun, keberhasilannya baru dapat dilihat dari praktik. Apakah informasi menjadi lebih cepat diterima? Apakah risiko lebih cepat dikenali? Apakah pertanyaan kritis benar-benar muncul? Apakah rekomendasi ditindaklanjuti?
Karena itu, ukuran tata kelola seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak rapat yang dilakukan atau berapa banyak komite yang dibentuk. Kita perlu melihat apa yang dihasilkan dari rapat tersebut. Apakah ada keputusan perbaikan? Apakah keputusan tersebut dilaksanakan? Dan apakah setelah itu risiko benar-benar berkurang?
Pada akhirnya, tata kelola bukan hanya persoalan struktur, melainkan persoalan manusia yang menjalankan struktur tersebut. Sistem yang baik tetap membutuhkan pemimpin yang mau mendengar informasi yang tidak menyenangkan, pengawas yang berani memberikan challenge, dan pihak yang bersedia mengatakan, “Ini tanggung jawab saya,” ketika masalah muncul.
Semakin kompleks sebuah organisasi, semakin penting kejelasan tanggung jawab. Banyak yang mengawasi bukan berarti tanggung jawab boleh menjadi samar. Justru semakin banyak pihak yang terlibat, semakin jelas pula harus ditentukan siapa melakukan apa, siapa mengambil keputusan, dan siapa memastikan keputusan tersebut benar-benar berjalan.
Pada akhirnya, tata kelola yang sehat bukan tentang berapa banyak orang yang mengawasi, tetapi tentang seberapa jelas tanggung jawab ketika sesuatu harus diputuskan dan dipertanggungjawabkan.
