Oleh: Sutanti Idris, S.E., CMC
Magister Akuntansi, Universitas Indonesia
Pernahkah kita membeli sebuah barang karena harganya murah, lalu pulang tanpa pernah bertanya mengapa barang itu bisa semurah itu?
Di rak toko, kita hanya melihat angka pada label harga. Kita membandingkan, mencari diskon, lalu memilih yang paling sesuai dengan kantong. Padahal, di balik sebuah produk yang murah, ada perjalanan panjang yang melibatkan bahan baku, teknologi, modal, tenaga kerja, perdagangan lintas negara, hingga kebijakan pemerintah.
Satu produk bisa dirancang di Amerika, komponennya berasal dari beberapa negara, diproduksi di Meksiko atau Asia, kemudian dijual ke konsumen di Indonesia. Inilah wajah globalisasi ekonomi: produksi tidak lagi harus berlangsung di satu negara.
Secara ekonomi, logikanya masuk akal. Perusahaan akan mencari lokasi produksi yang lebih efisien. Negara dengan tenaga kerja dan biaya produksi yang lebih rendah menjadi tujuan investasi. Konsumen mendapatkan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Perusahaan menjadi lebih kompetitif.
Namun, ada pertanyaan yang sering luput dari pembicaraan tentang efisiensi:
Jika harga barang semakin murah, siapa yang sebenarnya membayar harganya?
Pertanyaan ini bukan berarti globalisasi adalah sesuatu yang buruk. Perdagangan internasional telah membuka pasar, menciptakan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan negara berkembang terhubung dengan rantai nilai global. ILO mencatat bahwa sekitar 465 juta pekerjaan di dunia berkaitan dengan permintaan dari luar negeri. (International Labour Organization)
Tetapi manfaat tersebut tidak selalu terbagi secara merata.
Bagi konsumen, barang murah adalah keuntungan. Bagi perusahaan, biaya produksi yang lebih rendah dapat meningkatkan daya saing. Namun bagi pekerja yang industrinya menyusut atau berpindah ke negara lain, cerita itu dapat terasa sangat berbeda.
Di sinilah globalisasi menjadi persoalan manusia, bukan sekadar persoalan ekonomi.
Di dalam buku teks ekonomi, seorang pekerja mungkin disebut sebagai “tenaga kerja” atau “faktor produksi”. Tetapi dalam kehidupan nyata, ia adalah seorang ayah yang membayar uang sekolah anaknya, seorang ibu yang mengatur belanja rumah tangga, atau seorang anak muda yang sedang membangun masa depan.
Ketika sebuah pabrik tutup karena produksi dipindahkan ke negara lain, yang hilang bukan hanya satu angka dalam laporan perusahaan. Ada pendapatan keluarga yang berhenti. Ada cicilan yang tetap berjalan. Ada anak yang mungkin harus menunda sekolah. Ada seseorang yang tiba-tiba harus belajar keterampilan baru pada usia ketika ia seharusnya sudah merasa aman dengan pekerjaannya.
Karena itu, perdebatan mengenai globalisasi akhirnya membawa kita pada satu konsep yang kembali ramai dibicarakan: industrial policy.
Selama beberapa dekade, industrial policy sempat dipandang dengan skeptis karena intervensi pemerintah dapat menimbulkan inefisiensi. Namun, kebijakan industri kini kembali menjadi perhatian banyak negara karena pandemi, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta kekhawatiran terhadap ketahanan rantai pasok. IMF menyebut industrial policy telah “kembali” menjadi agenda ekonomi global. (IMF)
Negara mulai bertanya: apakah kita benar-benar boleh menyerahkan seluruh arah industri kepada mekanisme pasar?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika negara-negara maju mulai berusaha memperkuat industri strategis mereka sendiri. Amerika Serikat, Uni Eropa, China, dan negara lainnya menggunakan berbagai bentuk kebijakan untuk memperkuat sektor tertentu, terutama teknologi, energi bersih, dan rantai pasok strategis. (eLibrary IMF)
Tetapi di sini kita perlu berhati-hati.
Kalau market failure dapat menjadi alasan pemerintah melakukan intervensi, government failure juga harus diperhitungkan. Kebijakan industri yang salah sasaran dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, distorsi persaingan, bahkan membuat negara membayar mahal untuk melindungi industri yang sebenarnya tidak kompetitif. IMF sendiri menekankan bahwa industrial policy membutuhkan desain yang baik, analisis biaya-manfaat, tata kelola yang kuat, dan evaluasi berkala. (eLibrary IMF)
Dengan kata lain, pilihannya bukan sekadar pasar atau pemerintah.
Yang dibutuhkan adalah negara yang mampu memastikan bahwa pasar bekerja, tetapi tidak membiarkan masyarakat yang paling rentan menanggung seluruh biaya perubahan ekonomi.
Konteks ini penting bagi Indonesia.
Indonesia tidak bisa menutup diri dari globalisasi. Kita membutuhkan perdagangan, investasi, teknologi, dan akses pasar global. Namun pada saat yang sama, kita perlu memastikan bahwa pekerja Indonesia memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka naik ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi.
World Bank dalam laporan tentang pertumbuhan dan pekerjaan Indonesia menekankan bahwa peningkatan produktivitas, keterampilan, persaingan, serta penciptaan pekerjaan yang lebih baik menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih luas. (Bank Dunia)
Artinya, membangun industri bukan hanya tentang mendirikan pabrik.
Membangun industri berarti membangun manusia yang mampu bekerja di dalamnya.
Pekerja yang kehilangan pekerjaan karena perubahan teknologi atau perpindahan produksi tidak cukup hanya diberi pesan untuk “beradaptasi”. Mereka membutuhkan kesempatan untuk belajar kembali, memperoleh keterampilan baru, dan mendapatkan perlindungan ketika berada dalam masa transisi. ILO menempatkan perlindungan sosial sebagai salah satu instrumen penting dalam menghadapi perubahan pasar kerja. (International Labour Organization)
Sebab pertumbuhan ekonomi yang hanya menghitung berapa banyak barang yang diproduksi belum tentu menjawab pertanyaan yang lebih penting: berapa banyak kehidupan yang menjadi lebih baik?
Pada akhirnya, globalisasi tidak perlu kita lawan, tetapi juga tidak boleh kita terima secara membabi buta.
Kita perlu mengambil manfaatnya tanpa menutup mata terhadap biayanya.
Harga sebuah barang memang tercetak di label. Tetapi harga sosialnya sering kali tidak terlihat.
Mungkin sudah waktunya kita melihat globalisasi bukan hanya dari sudut pandang konsumen yang menikmati barang murah, atau perusahaan yang mengejar efisiensi, tetapi juga dari sudut pandang pekerja dan keluarga yang harus beradaptasi ketika dunia ekonomi berubah.
Karena ekonomi pada akhirnya bukan hanya tentang angka.
Di balik setiap angka pertumbuhan, ada manusia yang menjalani hidup. Dan tugas kebijakan ekonomi bukan sekadar membuat ekonomi tumbuh, tetapi memastikan manusia tidak tertinggal ketika pertumbuhan itu bergerak maju.
