Sidrap, katasulsel.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merilis laporan kinerja fiskal daerah hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan trajectory positif pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski masih menyisakan fiscal gap pada sektor retribusi daerah.
Kepala Bapenda Sidrap, Muhammad Rohady Ramadhan, menyebutkan bahwa realisasi pajak daerah telah mencapai Rp20.408.385.797 dari target Rp95.464.539.000 atau setara 21,38 persen.
Secara teknis, capaian ini menempatkan pajak daerah sebagai penopang utama struktur PAD di awal tahun anggaran.
Namun demikian, indikator tax effort dan revenue elasticity pada sektor retribusi masih menunjukkan kinerja yang belum optimal.
Realisasi retribusi daerah, sebutnya, baru mencapai Rp1.138.240.487 dari target Rp9.266.372.000 atau 12,28 persen.
Angka ini mengindikasikan adanya underperformance pada sejumlah unit pengelola, yang berpotensi menjadi revenue leakage apabila tidak segera dilakukan intervensi kebijakan.
Dalam wawancara pada Rabu, 6 Mei 2026, Rohady memberikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD yang dinilai telah menjaga konsistensi kinerja dalam mendorong penerimaan daerah.
Ia menekankan bahwa inter-agency coordination menjadi faktor determinan dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Apresiasi khusus juga diberikan kepada Bank Sulselbar yang dinilai berperan strategis dalam memperkuat financial governance Pemerintah Kabupaten Sidrap, khususnya dalam percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah.
Kolaborasi ini dinilai memperkuat ekosistem non-cash transaction yang menjadi pilar penting reformasi keuangan daerah.
Bapenda menegaskan bahwa ke depan setiap OPD pengelola PAD wajib menyusun action plan berbasis indikator kinerja yang lebih terukur, termasuk penguatan sistem penagihan, optimalisasi potensi pajak dan retribusi, serta peningkatan compliance rate wajib pajak dan wajib retribusi.
Salah satu instrumen kebijakan yang terus didorong adalah implementasi sistem pembayaran berbasis QRIS dan kanal digital lainnya sebagai standar transaksi retribusi daerah.
Langkah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat fiscal transparency dan menekan potensi kebocoran penerimaan.
……………
