Karena itu, camat dan lurah diminta lebih aktif memetakan kondisi wilayah masing-masing. Mereka diharapkan mampu mengidentifikasi bangunan maupun aktivitas yang tidak sesuai peruntukan sebelum persoalan berkembang lebih jauh.
Pemerintah juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi dengan masyarakat. Penertiban, kata Munafri, tidak boleh dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.
Pendekatan tersebut diterapkan pula dalam penanganan peternakan babi di Panaikang. Pemerintah terlebih dahulu membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta peternak yang terdampak.
Usaha Boleh, tetapi Harus Sesuai Aturan
Munafri menegaskan, pemerintah tidak bermaksud mematikan mata pencaharian warga. Masyarakat tetap memiliki ruang untuk menjalankan kegiatan ekonomi, sepanjang memperhatikan ketentuan tata ruang, perizinan, dan dampak lingkungan.
“Kalau memang mau berusaha di tempat yang lain, carilah tempat yang tidak melanggar aturan itu,” katanya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan penataan Makassar bukan semata-mata soal membongkar bangunan atau memindahkan aktivitas usaha. Pemerintah juga harus memastikan tersedianya komunikasi, kepastian aturan, dan solusi bagi masyarakat yang terdampak.
Di sisi lain, penegakan aturan pemanfaatan ruang perlu dilakukan secara konsisten. Trotoar harus kembali berfungsi untuk pejalan kaki, drainase tidak boleh kehilangan kapasitasnya, dan kawasan permukiman harus terlindungi dari aktivitas yang tidak sesuai peruntukan.
Jika pemetaan wilayah berjalan efektif, pemerintah diharapkan dapat mencegah pelanggaran sejak dini, bukan baru bergerak setelah persoalan menjadi polemik.
(*)


