Saat meninjau lahan pertanian di Desa Alatengae, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026), Amran menyampaikan peringatan keras kepada siapa pun yang mencoba mempermainkan distribusi bantuan pertanian.
Ia bahkan menyebut pemerintah kini mengarahkan perhatian kepada mafia alsintan, sebagaimana sebelumnya melakukan pemberantasan mafia beras.
“Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan,” tegas Amran.
Menurut dia, traktor hibah pemerintah bukan barang dagangan. Pengadaannya menggunakan uang negara yang bersumber dari pajak masyarakat dan diberikan secara gratis kepada kelompok tani yang memenuhi persyaratan.
Karena itu, memperjualbelikan bantuan tersebut sama saja dengan merampas hak petani yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Amran juga menegaskan tidak boleh ada pihak yang mendapat perlindungan hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat tertentu.
“Enggak boleh, enggak ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah, sektor pertanian ditindak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa penanganan kasus tidak boleh berhenti pada orang-orang yang ditemukan di lapangan. Rantai penyaluran, pihak yang menawarkan, hingga kemungkinan adanya aktor lain di belakang praktik tersebut juga perlu ditelusuri.
Pengungkapan di Sidrap dan Gowa ternyata bukan satu-satunya persoalan yang sedang disorot Kementerian Pertanian.
Amran mengungkapkan adanya laporan dugaan penyimpangan serupa di Kabupaten Takalar. Pemerintah bahkan telah mengumpulkan 85 unit traktor yang terindikasi bermasalah dan memerintahkan agar seluruhnya ditarik serta ditelusuri.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan distribusi alsintan berpotensi lebih luas daripada dua unit yang ditemukan dalam penindakan awal di Sidrap dan Gowa.
Kementerian Pertanian juga memberikan apresiasi kepada jajaran intelijen Kodam XIV/Hasanuddin dan kepolisian atas pengungkapan dugaan praktik tersebut.


