Makassar, katasulsel.com – Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang semestinya menjadi penopang produktivitas petani justru diduga dijadikan komoditas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dua orang kini harus berhadapan dengan aparat setelah diduga terlibat dalam praktik jual beli traktor hibah pemerintah di Sulawesi Selatan.

Kasus ini bukan sekadar persoalan perpindahan kepemilikan alat pertanian. Di baliknya, ada dugaan penyalahgunaan bantuan negara yang sejatinya diperuntukkan bagi kelompok tani, tetapi diduga hendak dialihkan untuk kepentingan bisnis pribadi.

Dua orang terduga pelaku diamankan pada Rabu (18/11/2026), sebelum diserahkan kepada Polda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Asisten Intelijen (Asintel) Kasdam XIV/Hasanuddin, Kolonel Inf Asyraf Aziz, di Makassar mengungkapkan bahwa pihak yang diamankan berasal dari unsur kelompok tani dan pihak lainnya.

Namun, aparat belum membeberkan secara terperinci identitas maupun peran masing-masing orang tersebut. Proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga seluruh dugaan keterlibatan perlu menunggu hasil penyelidikan resmi.

Dari penelusuran aparat, dua unit traktor bantuan pemerintah turut diamankan. Masing-masing ditemukan di Desa Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dan Kabupaten Gowa.

Penindakan ini bermula dari informasi mengenai dugaan penawaran traktor hibah melalui media sosial. Penelusuran kemudian dilakukan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah, bersama personel intelijen Kodam XIV/Hasanuddin.

Langkah tersebut menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan praktik perdagangan bantuan pemerintah yang seharusnya tidak diperjualbelikan.

Persoalan ini mendapat perhatian serius Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Saat meninjau lahan pertanian di Desa Alatengae, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026), Amran menyampaikan peringatan keras kepada siapa pun yang mencoba mempermainkan distribusi bantuan pertanian.

Ia bahkan menyebut pemerintah kini mengarahkan perhatian kepada mafia alsintan, sebagaimana sebelumnya melakukan pemberantasan mafia beras.

“Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan,” tegas Amran.

Menurut dia, traktor hibah pemerintah bukan barang dagangan. Pengadaannya menggunakan uang negara yang bersumber dari pajak masyarakat dan diberikan secara gratis kepada kelompok tani yang memenuhi persyaratan.

Karena itu, memperjualbelikan bantuan tersebut sama saja dengan merampas hak petani yang membutuhkan dukungan pemerintah.

Amran juga menegaskan tidak boleh ada pihak yang mendapat perlindungan hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat tertentu.

“Enggak boleh, enggak ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah, sektor pertanian ditindak,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa penanganan kasus tidak boleh berhenti pada orang-orang yang ditemukan di lapangan. Rantai penyaluran, pihak yang menawarkan, hingga kemungkinan adanya aktor lain di belakang praktik tersebut juga perlu ditelusuri.

Pengungkapan di Sidrap dan Gowa ternyata bukan satu-satunya persoalan yang sedang disorot Kementerian Pertanian.

Amran mengungkapkan adanya laporan dugaan penyimpangan serupa di Kabupaten Takalar. Pemerintah bahkan telah mengumpulkan 85 unit traktor yang terindikasi bermasalah dan memerintahkan agar seluruhnya ditarik serta ditelusuri.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan distribusi alsintan berpotensi lebih luas daripada dua unit yang ditemukan dalam penindakan awal di Sidrap dan Gowa.

Kementerian Pertanian juga memberikan apresiasi kepada jajaran intelijen Kodam XIV/Hasanuddin dan kepolisian atas pengungkapan dugaan praktik tersebut.

Bagi Sulawesi Selatan, kasus ini menjadi pengingat bahwa besarnya alokasi bantuan pertanian harus diikuti pengawasan yang ketat. Traktor yang diberikan kepada kelompok tani semestinya bekerja di sawah, bukan berpindah tangan melalui transaksi tersembunyi. (*)