Namun, banyaknya doktor di lingkungan birokrasi tentu bukan sekadar soal panjangnya gelar di belakang nama. Ada pertanyaan yang lebih penting: sejauh mana pengetahuan dan pengalaman akademik itu diterjemahkan menjadi kebijakan publik?

Sebab, tantangan pemerintahan tidak selesai hanya dengan gelar akademik.

Bapenda, misalnya, berhadapan dengan tantangan peningkatan pendapatan asli daerah. Dinas Kesehatan berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup menghadapi persoalan pengelolaan lingkungan. Sementara Bagian Kesra dan Sekretariat Daerah berperan dalam koordinasi serta pelayanan pemerintahan.

Masing-masing memiliki persoalan yang membutuhkan kemampuan analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan.

Di sinilah gelar akademik semestinya menemukan relevansinya.

Enam doktor dalam satu lingkungan pemerintahan merupakan modal sumber daya manusia. Tetapi ukuran akhirnya bukan berapa banyak gelar yang terpasang di papan nama kantor.

Ukuran sesungguhnya adalah seberapa besar ilmu itu memberi manfaat bagi masyarakat Sidrap.

Gelar boleh bertambah. Tanggung jawab pelayanan publik tetap sama: bekerja dan menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. (*)