Dalam sistem pemerintahan presidensial, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan presiden. Artinya, jabatan menteri secara hukum bukan kepemilikan partai politik.
Namun, dalam praktik politik, dukungan partai sering menjadi bagian penting dalam pembentukan pemerintahan. Kursi kabinet juga kerap dipandang sebagai representasi kekuatan politik yang mendukung pemerintahan.
Di titik inilah muncul perbedaan antara hak konstitusional presiden menentukan pembantunya dan etika politik mengenai asal-usul dukungan seseorang dalam kabinet.
Fritz tampaknya sedang menyoroti sisi kedua.
Ia berpandangan, jabatan yang diperoleh melalui representasi partai seharusnya tidak dipertahankan begitu saja ketika hubungan politik dengan partai pengusung sudah berakhir.
Sementara itu, alasan pengunduran diri ketiganya dari PSI tidak sepenuhnya sama.
Raja Juli Antoni memilih mundur dari posisi Sekretaris Jenderal PSI dan seluruh aktivitas kepartaian agar dapat lebih berkonsentrasi membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan roda pemerintahan.
Isyana Bagoes Oka disebut ingin lebih fokus menjalankan tugas kenegaraan sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Adapun Giring Ganesha menyampaikan keinginan untuk berkonsentrasi menyelesaikan amanah di pemerintahan setelah tidak lagi merasa sejalan dengan garis perjuangan partai sejak awal.
Perbedaan alasan itu menunjukkan bahwa keputusan mundur dari partai merupakan pilihan politik masing-masing.
Tetapi, bagi Fritz, pilihan tersebut juga semestinya diikuti dengan konsekuensi politik yang jelas.
Sebab, jabatan publik memang bukan barang milik partai. Namun, kepercayaan politik yang mengantarkan seseorang ke kursi kekuasaan juga tidak bisa begitu saja diabaikan.
Kini, persoalannya bukan sekadar tiga nama yang meninggalkan PSI. Lebih jauh, publik kembali diajak melihat batas antara loyalitas kepada partai, tanggung jawab kepada pemerintahan, dan etika dalam memegang jabatan negara. (*)


