Deretan bantuan tersebut menjadi alasan GARIS meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa dokumen pengadaan, tetapi juga mencocokkan data penyaluran dengan kondisi faktual di lapangan.

Ketua GARIS, Muh Fajrul Akbar, mengatakan pemeriksaan harus menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, termasuk mereka yang memiliki kewenangan dalam pengusulan dan penetapan penerima.

“Jangan sampai pengusutan kasus Alsintan hanya berhenti pada kelompok tani sebagai penerima. Kejati harus menelusuri seluruh mata rantai distribusinya, termasuk siapa yang mengusulkan, menentukan penerima, menyalurkan, dan bertanggung jawab atas bantuan tersebut,” tegas Fajrul.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima kelompok tani yang berhak, bukan justru menyimpang dari tujuan program.

GARIS berharap Kejati Sulsel menindaklanjuti permohonan tersebut melalui pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh.

“Bantuan Alsintan adalah hak petani, bukan ruang bagi siapa pun untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum,” ujarnya.

Desakan GARIS sekaligus membuka perhatian pada satu persoalan penting dalam program bantuan pertanian: pengadaan alat belum tentu menjamin manfaatnya sampai kepada petani. Transparansi penerima, ketepatan distribusi, dan pemanfaatan bantuan menjadi bagian yang tak kalah penting untuk diuji.(*)