Cerita Hidup Gibran Rakabuming Raka Selalu Asyik Diikuti.
Oleh: Edy Basri
Ada orang yang kehilangan jabatan karena kalah dalam pemilihan. Ada pula yang meninggalkan jabatan ketika masa tugasnya belum selesai.
Gibran Rakabuming Raka memilih jalan kedua.
Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Presiden Prabowo Subianto menerima keputusan itu. Kursi orang nomor dua di republik ini pun mendadak kosong.
Alasannya, menurut Gibran, bukan persoalan ijazah. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai pilihan pribadi, setelah melalui pertimbangan panjang. Ia juga mengatakan ingin mengembalikan mandat kepada rakyat.
Kalimatnya terdengar besar. Bahkan sangat besar.
Tetapi politik tidak pernah berhenti pada kalimat perpisahan. Apalagi bagi seseorang yang baru berusia 39 tahun dan pernah duduk di kursi Wakil Presiden.
Gibran belum tentu selesai.
Justru setelah meninggalkan Istana Wakil Presiden, pertanyaan baru mulai bermunculan: ke mana Gibran akan melangkah?
Pilpres 2029 masih terbentang di depan. Tiga tahun bukan waktu yang terlalu panjang dalam politik, tetapi juga bukan waktu yang terlalu pendek untuk membangun kembali kekuatan.
Nama Gibran masih punya nilai jual. Ia pernah menjadi wali kota, kemudian naik ke panggung nasional sebagai calon wakil presiden dan akhirnya mendampingi Prabowo.
Tidak semua politisi mendapatkan tangga secepat itu.
Kursi Gibran, Rebutan Siapa?Namun, ada satu hal yang perlu dibedakan: terkenal tidak sama dengan kuat. Pernah menjadi wakil presiden juga tidak otomatis membuat seseorang punya tiket untuk kembali bertarung.
Di sinilah cerita Gibran menjadi menarik.
Kursi boleh ditinggalkan, hak politik belum tentu hilang.
Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret, Sunny Ummul Firdaus, menilai pengunduran diri dari jabatan wakil presiden tidak serta-merta menghapus hak konstitusional Gibran untuk kembali mencalonkan diri dalam Pilpres 2029.
Artinya, secara prinsip, pintu politik itu belum tertutup.
Tetapi pintu yang belum tertutup bukan berarti jalan di depannya sudah mulus.
Gibran masih harus melewati persoalan yang jauh lebih rumit daripada sekadar mendaftarkan nama ke KPU.
Salah satunya adalah urusan dokumen pendidikan.
Ini bukan lagi sekadar perdebatan di media sosial. Persoalan tersebut telah masuk ke wilayah hukum dan menjadi bagian dari dinamika yang mengiringi pengunduran dirinya.
Putusan pengadilan terkait dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam pencalonannya menjadi persoalan serius yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan konferensi pers.
Gibran memang telah menyatakan seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan sudah diserahkan kepada pengadilan.
Namun, dalam politik, pernyataan seseorang dan penerimaan publik terhadap pernyataan itu adalah dua perkara berbeda.
Kalau ingin kembali maju pada 2029, persoalan administratif dan legalitas pendidikan harus benar-benar terang. Jangan sampai urusan yang sama kembali menjadi pintu masuk gugatan ketika tahapan pencalonan dimulai.
Pengawal NegaraPolitik Indonesia sudah terlalu sering menjadikan persoalan administrasi sebagai perang panjang.
Masalah berikutnya adalah bapak.
Ini bagian yang barangkali paling menarik sekaligus paling sulit dihindari.
Selama ini, nama Gibran tidak bisa dilepaskan dari nama Joko Widodo.
Keduanya punya hubungan keluarga. Tetapi dalam politik, hubungan keluarga bisa menjadi modal sekaligus beban.
Jokowi pernah menjadi presiden dua periode. Pengaruhnya masih diperhitungkan. Jaringan politik yang terbentuk selama sepuluh tahun pemerintahannya juga bukan sesuatu yang bisa dihapus begitu saja.
Namun, pertanyaannya: apakah modal Jokowi masih cukup untuk mengantar Gibran menuju pertarungan berikutnya?
Belum tentu.
Pemilih 2029 bisa saja memiliki selera berbeda. Situasi ekonomi berubah. Koalisi berubah. Tokoh-tokoh baru muncul. Bahkan partai yang hari ini terlihat dekat bisa saja memilih jalan sendiri ketika kepentingannya tidak lagi searah.
Gibran harus mulai membuktikan sesuatu.
Bahwa ia bukan sekadar anak mantan presiden yang kebetulan pernah menjadi wakil presiden.
Ia harus menunjukkan bahwa dirinya punya kekuatan politik sendiri.
Sidrap Juga DisadapBukan hanya nama keluarga.
Di sisi lain, hubungan politik dengan Prabowo juga akan menjadi bagian penting dari perhitungan menuju 2029.
Setelah mundur, Gibran menyampaikan tidak akan menjadi oposisi dan meminta para relawannya mendukung pemerintahan Prabowo.
Pernyataan itu bisa dibaca sebagai upaya menjaga hubungan politik. Tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan: bagaimana jika Prabowo kembali maju pada 2029?
Apakah Gibran akan menjadi pendukung? Menjadi pasangan? Atau justru membangun kendaraan politik sendiri?
Tentu terlalu dini menjawabnya.
Namun, politik tidak pernah kekurangan kejutan. Orang yang hari ini duduk bersama, lima tahun kemudian bisa saja berdiri berhadapan.
Kalau Prabowo kembali menjadi kandidat, Gibran harus menghitung dengan cermat. Maju sendiri bukan perkara mudah. Bergabung kembali juga membutuhkan kalkulasi.
Apalagi, popularitas tidak otomatis berubah menjadi elektabilitas. Elektabilitas pun belum tentu cukup untuk memenangkan pertarungan.
Ada partai yang harus diyakinkan. Ada koalisi yang harus dibangun. Ada pemilih yang harus direbut. Dan ada rekam jejak yang harus dipertanggungjawabkan.
Relawan bisa meneriakkan nama seseorang sampai suara mereka habis. Tetapi surat suara tidak diisi oleh relawan saja.
Di sinilah Gibran menghadapi ujian sesungguhnya.
Selama menjadi wakil presiden, ia memiliki fasilitas jabatan, akses pemerintahan, dan panggung nasional. Setelah mundur, semua itu tidak lagi bisa diperlakukan sebagai modal otomatis.
Ia harus membangun panggungnya sendiri.
Bahkan mungkin harus memulai dari bawah lagi.
Tentu, bukan berarti Gibran kehilangan seluruh kekuatan. Ia masih punya jaringan, popularitas, pengalaman pemerintahan, dan pendukung yang bisa dipertahankan.
Tetapi 2029 bukan pertandingan yang dimenangkan dengan mengandalkan cerita 2024.
Pemilih bisa berubah. Situasi bisa berbalik. Dan sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa popularitas seseorang tidak selalu bertahan mengikuti panjangnya jabatan.
Maka, pengunduran diri Gibran sebaiknya tidak buru-buru dibaca sebagai akhir karier politiknya. Tetapi juga jangan langsung dianggap sebagai persiapan menuju kursi presiden.
Ada terlalu banyak pekerjaan rumah.
Dokumen pendidikan harus jelas. Legitimasi politik harus diperkuat. Hubungan dengan partai harus dihitung ulang. Dan yang paling penting, Gibran harus menunjukkan kapasitasnya tanpa terus-menerus berlindung di balik nama besar keluarga.
Tiga tahun menuju 2029 akan menjadi waktu pembuktian.
Gibran sudah pernah merasakan kursi tertinggi kedua di republik ini. Kini ia harus menjawab pertanyaan yang lebih sulit: bisakah ia tetap menjadi tokoh besar ketika tidak lagi duduk di kursi itu?
Sebab dalam politik, meninggalkan jabatan mungkin hanya membutuhkan selembar surat.
Tetapi membangun kembali kepercayaan, itu pekerjaan yang jauh lebih panjang.
Dan 2029 akan menjadi salah satu tempat untuk mengujinya.

