Makassar, Katasulsel.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Angkatan Darat, khususnya Asisten Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin, atas keterlibatan mereka dalam upaya pengamanan aset negara yang diduga hendak dikuasai untuk kepentingan tertentu.
Apresiasi itu disampaikan Amran sebagai bentuk penghargaan terhadap langkah aparat dalam menjaga aset negara agar tetap digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Dalam kesempatan tersebut, Amran menyampaikan terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Pangdam XIV/Hasanuddin, serta Asintel Kodam XIV/Hasanuddin beserta jajaran.
Menurut Amran, pengamanan aset negara bukan sekadar persoalan administratif atau penguasaan barang, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Aset yang bersumber dari keuangan negara, kata dia, harus dijaga agar manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat, bukan menjadi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.
Langkah pengamanan tersebut juga memperlihatkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam mengawal program pemerintah, khususnya di sektor pertanian.
Kasus Masih Ditangani Polda Sulsel
Di sisi lain, dugaan praktik penyalahgunaan bantuan pertanian yang menyeret sejumlah pihak kini menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, aparat Kodam XIV/Hasanuddin mengamankan dua unit alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kabupaten Gowa.
Pengungkapan itu bermula dari informasi mengenai dugaan penjualan alsintan bantuan Kementerian Pertanian melalui media sosial.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah, bahkan menyamar sebagai calon pembeli untuk menelusuri informasi tersebut. Salah satu unit yang ditelusuri merupakan traktor Kubota Super Strong RTR-180 yang ditawarkan dengan harga Rp120 juta.
Dalam pengembangan awal, dua orang turut diamankan dan kemudian diserahkan kepada Polda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan.
Penanganan perkara tersebut kini menjadi ranah kepolisian. Status hukum pihak-pihak yang diamankan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain perlu menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan.
Publik pun menaruh perhatian terhadap proses hukum kasus ini. Transparansi, profesionalitas, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi hal penting agar persoalan dugaan penyalahgunaan bantuan negara dapat diungkap secara menyeluruh.
Sebab, bantuan alsintan pada dasarnya disalurkan untuk menunjang aktivitas produksi petani. Ketika fasilitas tersebut diduga diperjualbelikan, yang dipertanyakan bukan hanya keberadaan barangnya, tetapi juga pengawasan distribusi dan tanggung jawab pihak penerima.
Apresiasi terhadap aparat yang melakukan pengamanan aset negara diharapkan berjalan seiring dengan proses penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel.
Pada akhirnya, yang harus dipastikan adalah aset negara tetap terlindungi dan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya. (*)



