Jakarta, katasulsel.com – Dunia penipuan digital bakal tamat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aplikasi anti-scam yang memungkinkan masyarakat memeriksa nomor telepon, tautan mencurigakan, hingga rekening tujuan transfer sebelum uang berpindah tangan.

Aplikasi ini dirancang menjadi semacam pos pemeriksaan digital bagi masyarakat yang berhadapan dengan berbagai modus kejahatan siber. Mulai dari telepon yang mengaku petugas bank, pesan berisi tautan jebakan, rekening penampung hasil kejahatan, hingga penipuan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau deepfake.

Dengan sistem tersebut, calon korban nantinya dapat melakukan pemeriksaan lebih awal sebelum mengambil keputusan yang berisiko.

Rencana pengembangan aplikasi itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Kami akan melaunch anti-scam apps. Tujuannya adalah memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya,” ujar Dicky.

Jika terealisasi, aplikasi tersebut dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mempersempit ruang gerak pelaku financial fraud yang selama ini memanfaatkan kelengahan korban.

Salah satu persoalan dalam kejahatan penipuan digital atau di Sulawesi Selatan (Sulsel) lebih dikenal dengan istilah sobis atau passobis adalah sulitnya masyarakat membedakan komunikasi asli dengan komunikasi hasil rekayasa.

Pelaku bisa menggunakan nomor telepon yang tampak meyakinkan, membuat situs tiruan, menyebarkan tautan phishing, bahkan memanfaatkan teknologi manipulasi suara dan wajah untuk menyamar sebagai orang lain.

Melalui aplikasi yang sedang disiapkan, masyarakat nantinya dapat memeriksa apakah nomor telepon yang menghubungi mereka terindikasi ilegal, apakah sebuah tautan asli atau palsu, serta apakah rekening tujuan transfer memiliki catatan terkait aktivitas penipuan.

Pemeriksaan juga dirancang untuk membantu memverifikasi lawan bicara yang dicurigai menggunakan teknologi deepfake.

Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi sebagai direktori pengaduan, tetapi diarahkan menjadi alat deteksi dini atau early warning system bagi konsumen.

Dalam dunia kriminal siber, langkah semacam ini penting karena pelaku biasanya membangun kepercayaan korban terlebih dahulu sebelum menjalankan aksi pengurasan rekening.

Secara teknis, OJK merancang aplikasi tersebut dengan konsep integrasi data lintas lembaga, yang mekanismenya disebut menyerupai QRIS.

Berbagai sumber informasi akan dihubungkan agar masyarakat tidak perlu memeriksa satu per satu melalui kanal yang berbeda.

Data yang direncanakan terintegrasi antara lain daftar hitam nomor telepon dari operator telekomunikasi, informasi rekening dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta data milik asosiasi industri, OJK, dan Bank Indonesia.

OJK juga menggandeng Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI).

Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi pola yang selama ini dimanfaatkan pelaku, seperti penggunaan nomor telepon berulang, rekening penampung, serta tautan yang terhubung dengan jaringan penipuan.

Dalam terminologi penegakan hukum digital, pendekatan ini berkaitan dengan fraud detection, yakni upaya mengenali indikasi kecurangan melalui pencocokan dan analisis data.

Namun, sebuah nomor atau rekening yang terindikasi mencurigakan tetap membutuhkan mekanisme verifikasi agar tidak terjadi kesalahan identifikasi.

Ada alasan kuat mengapa OJK mempercepat pengembangan sistem tersebut.

Dicky mengungkapkan, jumlah laporan yang masuk melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) meningkat tajam dalam kurun waktu sekitar dua tahun.

Dari sebelumnya sekitar 18 ribu laporan, jumlahnya kini telah menembus lebih dari 700 ribu.

Lonjakan itu memperlihatkan besarnya tantangan pemberantasan penipuan digital di Indonesia.

Modus operandi pelaku pun semakin beragam. Mereka tidak hanya mengandalkan telepon dan pesan singkat, tetapi juga memanfaatkan platform digital, rekayasa identitas, hingga berbagai celah dalam ekosistem transaksi elektronik.

Dicky menjelaskan, satu transaksi digital sebenarnya melibatkan banyak entitas. Mulai dari perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, agregator merchant, platform digital, operator telekomunikasi, hingga vendor pihak ketiga.

Bagi industri, seluruh pihak tersebut merupakan bagian dari satu ekosistem bisnis.

Namun, bagi konsumen yang menjadi korban, seluruh rantai tersebut hanya terasa sebagai satu pengalaman: uang hilang.

Karena itu, menurut Dicky, perlindungan konsumen tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.

Pengembangan aplikasi anti-scam juga berpotensi memasuki tahap yang lebih canggih dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

OJK membuka peluang untuk menambahkan fitur network analysis, yaitu teknologi yang mampu membaca keterkaitan antara berbagai data dan mengidentifikasi pola aktivitas mencurigakan.

“Nanti kalau sudah terhubung semua, bisa kita tambahkan dengan AI yang bisa melakukan network analysis,” kata Dicky.

Teknologi tersebut diharapkan mampu memetakan hubungan antara nomor telepon, rekening bank, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan.

Dalam investigasi kejahatan siber, pemetaan semacam ini dapat membantu menemukan pola yang tidak mudah terlihat jika setiap laporan diperiksa secara terpisah.

Misalnya, sejumlah nomor telepon berbeda yang terhubung dengan rekening tujuan yang sama, atau beberapa rekening yang memiliki keterkaitan dengan pola transaksi mencurigakan.

Jika integrasi data berjalan optimal, aparat dan lembaga terkait berpotensi memperoleh gambaran lebih luas mengenai jaringan penipuan, bukan sekadar menangani satu laporan korban.

OJK juga berharap kementerian dan lembaga lain bersedia membuka akses terhadap basis data yang relevan, termasuk daftar hitam yang dimiliki masing-masing institusi.

Meski konsepnya menjanjikan, aplikasi anti-scam tersebut belum tersedia untuk digunakan masyarakat.

Saat ini, pengembangannya masih berada dalam tahap sandbox, yakni lingkungan pengujian untuk memastikan kesiapan teknologi, keamanan sistem, dan integrasi data antarlembaga.

Dalam proses pengembangan itu, OJK memperoleh dukungan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Gates Foundation.

Dicky menyebut dukungan tersebut diperlukan karena OJK memiliki keterbatasan dukungan finansial internal untuk pengembangan proyek tersebut.

OJK belum mengumumkan tanggal peluncuran aplikasi kepada publik.

Jika seluruh sistem dapat terintegrasi dengan baik, aplikasi ini berpotensi mengubah pola perlindungan konsumen dari sekadar melaporkan kejahatan setelah uang raib menjadi melakukan pemeriksaan sebelum transaksi dilakukan.

Sebab, dalam kejahatan digital, mencegah satu kali transfer ke rekening penampung bisa jauh lebih berarti daripada mengejar jejak uang setelah berpindah ke berbagai rekening.

Bagi calon korban, satu kali pemeriksaan bisa menjadi pembeda antara transaksi yang aman dan jebakan penipuan.(*)