Dalam birokrasi, kelas jabatan berkaitan dengan penilaian terhadap suatu pekerjaan berdasarkan karakteristik, tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan persyaratan kompetensinya. Karena itu, penataannya membutuhkan dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan manajemen ASN.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menegaskan bahwa penetapan kelas jabatan melalui Peraturan Bupati harus didukung rumusan norma dan teknik penyusunan yang tepat.
Menurutnya, setiap substansi perlu ditelaah secara cermat agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi pedoman penyelenggaraan manajemen kepegawaian.
Dari pihak Pemkab Sidrap dijelaskan, penyusunan Ranperbup tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian PANRB mengenai penyesuaian kelas jabatan berbasis keahlian. Penyesuaian itu kemudian diformalkan melalui regulasi kepala daerah.
Setelah melalui pembahasan dan pemberian masukan teknis, Ranperbup tersebut dinyatakan telah selaras dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi maupun sejajar dan dapat dilanjutkan ke tahapan pembentukan produk hukum berikutnya.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026), mengatakan harmonisasi merupakan ruang konsultasi sekaligus penyempurnaan rancangan regulasi pemerintah daerah.

