Ia berharap sinergi antara Kanwil Kemenkum dan pemerintah daerah dapat menghasilkan aturan yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mendukung birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Bagi ASN Sidrap, tahapan berikutnya patut dicermati. Sebab, setelah regulasi ditetapkan, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kelas jabatan tersebut diterapkan secara konsisten sesuai hasil evaluasi jabatan dan ketentuan yang berlaku.

Perlu dipahami, harmonisasi Ranperbup ini belum otomatis berarti ada kenaikan kelas jabatan, perubahan gaji, atau kenaikan tunjangan bagi seluruh ASN. Dampak terhadap hak keuangan maupun kedudukan pegawai bergantung pada ketentuan teknis dan kebijakan yang berlaku.

Justru di situlah pentingnya regulasi tersebut. Penataan kelas jabatan diharapkan membuat sistem birokrasi semakin jelas: pekerjaan memiliki bobot yang terukur, tanggung jawab memiliki dasar penilaian, dan penempatan aparatur dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta kompetensi.

Bagi masyarakat, penataan internal birokrasi ini pada akhirnya perlu bermuara pada satu hal: pelayanan pemerintahan yang semakin profesional dan efektif.

Sebab, birokrasi yang baik bukan hanya terlihat dari banyaknya aturan yang diterbitkan, tetapi dari bagaimana aturan tersebut membuat aparatur bekerja lebih tepat, bertanggung jawab, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.(*)