Makassar, katasulsel.com – Upaya mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar berakhir kandas.
Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Arwana, S.H., M.H., menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, Senin (9/11/2026).
Dengan ditolaknya gugatan tersebut, penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulsel Tahun Anggaran 2024 dinyatakan sah secara hukum.
Nilai pengadaan yang menjadi objek perkara mencapai Rp60 miliar.
Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa praperadilan hanya menguji aspek formil tindakan penyidik. Sementara persoalan mengenai keterlibatan kepala daerah, tanggung jawab dalam proses pengadaan, hingga pembuktian dugaan tindak pidana merupakan materi pokok perkara yang harus diuji di persidangan tindak pidana korupsi.
Artinya, dalil Bahtiar yang menyatakan dirinya tidak bertanggung jawab atau tidak terlibat dalam pengadaan bibit nanas tidak menjadi ruang pemeriksaan dalam praperadilan.
Hakim juga menyoroti keberatan pemohon mengenai penggunaan alat bukti. Menurut hakim, Bahtiar tidak menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah.
Dalam pertimbangan lainnya, hakim menyatakan penyidik Kejati Sulsel telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah sebelum kembali menetapkan Bahtiar sebagai tersangka.
Hakim juga mempertimbangkan bahwa kebaruan alat bukti keterangan saksi tidak semata-mata ditentukan oleh orang yang memberikan keterangan, melainkan substansi keterangan baru yang disampaikan.
PSI Kembali Diguncang Kabar Mundur, Kini Giliran Ketua Harian Ahmad Ali Disebut Bakal Angkat KakiSementara itu, keberatan mengenai tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam surat penetapan tersangka juga ditolak. Hakim menilai hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan penyidik kepada Bahtiar saat pemeriksaan.
Kejati Siapkan Pelimpahan Perkara
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyambut baik putusan tersebut.
Menurutnya, putusan hakim menjadi penguatan terhadap tindakan penyidikan dan penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Sulsel.
“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujar Soetarmi di Makassar, Senin (9/11/2026).
Kejati Sulsel kini bersiap melanjutkan penanganan perkara ke tahap berikutnya.
Soetarmi menyebut tim penyidik akan segera merampungkan pemberkasan perkara pokok agar dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan dan selanjutnya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.
“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” tutupnya.
Dengan demikian, perjuangan Bahtiar melalui jalur praperadilan telah berakhir di PN Makassar. Namun, perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar masih akan berlanjut untuk diuji dalam proses peradilan pokok perkara.
Bahtiar tetap harus dipandang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
