Sejumlah jabatan yang menjadi perhatian dalam persiapan rekrutmen nasional antara lain Polisi Hutan, Manggala Agni, guru untuk Sekolah Terintegrasi dan Sekolah Unggul Garuda, serta jabatan teknis yang mendukung program strategis nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Pemerintah menargetkan pembukaan pendaftaran CPNS pada pekan keempat November 2026. Namun, rincian formasi, persyaratan, dan jadwal setiap tahapan tetap harus mengacu pada pengumuman resmi masing-masing instansi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bagi masyarakat Sidrap yang ingin mengikuti seleksi tahun ini, pilihan pun perlu diperluas. Pelamar dapat memantau peluang pada kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, maupun kabupaten dan kota lain yang menyediakan formasi sesuai kualifikasi pendidikan.

Sementara itu, tidak adanya usulan CPNS bukan berarti pelayanan pemerintahan di Sidrap berhenti berjalan. Pemkab tetap harus memastikan kebutuhan aparatur yang ada mampu mendukung pelayanan publik.

Namun, tingginya belanja pegawai menyisakan pertanyaan penting mengenai ruang fiskal daerah. Sebab, anggaran yang terserap untuk membiayai aparatur juga perlu diseimbangkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pelayanan masyarakat lainnya.

Pada akhirnya, tantangan Sidrap bukan hanya soal membuka atau tidak membuka formasi CPNS. Lebih dari itu, pemerintah daerah perlu memastikan jumlah dan komposisi pegawai sejalan dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan pelayanan masyarakat.

Untuk sementara, harapan menjadi CPNS di lingkungan Pemkab Sidrap harus ditunda. Ketika rekrutmen nasional bersiap berjalan, daerah ini memilih tidak mengusulkan formasi baru di tengah tingginya porsi belanja pegawai. (*)