Sidrap, katasulsel.com — Di banyak daerah, pergantian pemimpin biasanya hanya melahirkan pergantian slogan. Baliho berubah. Tagline berganti. Tetapi denyut ekonomi rakyat tetap berjalan di tempat.
Di Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap, cerita itu mulai berbeda.
Dalam tempo satu tahun tiga bulan kepemimpinan Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, arah pembangunan terlihat makin terukur.
Bukan hanya pada narasi politik, melainkan pada indikator makro yang mulai berbicara lantang.
Pertumbuhan ekonomi Sidrap melesat hingga 7,71 persen. Angka itu bukan sekadar statistik tahunan. Itu adalah alarm bahwa roda ekonomi di Bumi Nene Mallomo sedang berputar lebih cepat dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Di dunia pemerintahan, capaian seperti ini sering disebut sebagai efek dari “akselerasi tata kelola”.
Ketika birokrasi tidak lagi sekadar administrasi meja, tetapi berubah menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat.
Syaharuddin Alrif tampaknya memilih pendekatan itu.
Ia tidak memulai pembangunan dari ruang rapat yang dingin. Ia turun ke sawah. Ke irigasi. Ke kelompok tani. Ke titik-titik produksi rakyat.
Hasilnya mulai terasa.
Sidrap yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras Sulsel, kini bukan hanya kuat sebagai daerah agraris, tetapi mulai membangun identitas baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pangan.
Di sektor pertanian, strategi “tiga kali panen setahun” menjadi game changer. Program itu mengubah pola produksi petani dari sekadar bertahan hidup menjadi orientasi keuntungan.
Sawah tak lagi hanya simbol tradisi, tetapi telah menjadi “mesin cash flow” desa.
Dengan luas lahan pertanian sekitar 58 ribu hektare, produktivitas yang meningkat membuat perputaran uang di desa ikut melonjak. Pendapatan petani bahkan disebut bisa mencapai Rp120 juta per hektare per tahun.
Efek dominonya mulai terlihat.
Warung hidup. Distribusi pupuk bergerak. Pedagang gabah tumbuh. UMKM ikut menikmati arus ekonomi. Dalam teori pembangunan, situasi seperti ini disebut sebagai “multiplier effect” ekonomi pedesaan.
Yang menarik, pendekatan Syaharuddin tidak berhenti pada produksi.
Ia juga memainkan model kolaboratif pemerintahan. TNI dilibatkan dalam penguatan sektor pertanian. Kelompok tani diperkuat. Irigasi diperbaiki. Pupuk subsidi dijaga distribusinya.
Pendampingan teknis diperluas.
Dalam istilah kepemimpinan modern, pola seperti ini dikenal sebagai collaborative governance — pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi membangun orkestrasi lintas sektor.
Dampaknya bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi.
Angka kemiskinan Sidrap turun menjadi 4,91 persen, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan.
Ini penting.
Sebab banyak daerah mampu mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi gagal menurunkan kemiskinan.
Pertumbuhan hanya dinikmati kelompok tertentu.
Sidrap mulai menunjukkan pola berbeda.
Pertumbuhan ekonomi bergerak bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah. Itu sebabnya pendekatan pembangunan di Sidrap mulai disebut lebih produktif dibanding sekadar populis.
Pemerintah daerah tampak mulai menggeser paradigma pembangunan dari “bantuan sosial” menuju “penguatan kapasitas produksi rakyat”.
Sementara di sektor pendidikan, pembangunan sekolah, peningkatan kualitas guru, hingga program beasiswa mulai diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sidrap naik menjadi 75,49 poin.
Di sektor kesehatan, layanan berbasis masyarakat diperluas. Akses publik diperbaiki. Pelayanan kesehatan mulai bergerak lebih dekat ke masyarakat desa.
Semua itu membentuk satu pola besar: pembangunan berbasis kualitas hidup.
Bagi banyak pengamat pemerintahan, kepemimpinan daerah yang efektif biasanya memiliki satu ciri utama — mampu menerjemahkan visi menjadi gerakan administratif yang nyata.
Dan di Sidrap, tanda-tanda itu mulai terlihat.
Jalan diperbaiki bukan sekadar proyek fisik, tetapi untuk memperlancar distribusi hasil pertanian. Irigasi dibenahi bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bagian dari strategi ketahanan pangan.
Inilah model pembangunan yang tidak berdiri sendiri-sendiri.
Ada kesinambungan antara pertanian, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.
Syaharuddin Alrif tampaknya memahami satu hal penting dalam dunia kepemimpinan daerah: ukuran keberhasilan bukan seberapa sering pemimpin berbicara, tetapi seberapa jauh rakyat merasakan perubahan.
Dan saat ini, Sidrap sedang mencoba membuktikan itu. (edybasri)
