Menurut Zainuddin, KUA tidak bisa masuk terlalu jauh ke dalam urusan pribadi suami dan istri tanpa adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan.

“Mereka menikah 25 Juni lalu dan terdaftar di register KUA Ulu Ere,” jelasnya, Rabu (18/11/2026).

Ia mengatakan, KUA dapat memfasilitasi penyelesaian apabila ada pihak yang datang mengadukan persoalan rumah tangganya.

Kabar mengenai uang panai tersebut sebelumnya menyebar melalui Facebook. Informasi itu kemudian berkembang menjadi perbincangan masyarakat, terutama karena nominal yang disebut mencapai Rp100 juta.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis-Makassar, uang panai bukan sekadar angka. Ada proses pembicaraan antarkeluarga, kesepakatan, serta pertimbangan sosial dan budaya di balik pemberiannya.

Karena itu, persoalan pengembalian uang panai tidak bisa dilihat hanya dari nominalnya. Perlu diketahui lebih dahulu bagaimana kesepakatan awal dibuat, apa yang menjadi pemicu persoalan, dan bagaimana posisi masing-masing pihak.

Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi yang mengungkap secara utuh alasan di balik kabar permintaan pengembalian tersebut.

Polisi masih bekerja. Sementara itu, satu hal menjadi penting: persoalan rumah tangga yang belum terang duduk perkaranya sebaiknya tidak buru-buru divonis hanya berdasarkan cerita yang beredar di media sosial. (*)