Makassar, katasulsel.com — Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan tampak penuh oleh para perencana pembangunan dari berbagai kabupaten/kota, Senin (20/4/2026).
Agenda hari itu tidak sekadar formalitas tahunan, tetapi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027.
Tema yang diangkat cukup panjang, tapi substansinya jelas: Transformasi Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berkeadilan.
Dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, forum ini menjadi ruang menyatukan arah kebijakan penurunan kemiskinan yang selama ini berjalan di banyak jalur.
Dari Kabupaten Wajo, hadir Wakil Bupati dr. Baso Rahmanuddin (DBR) bersama Kepala Bappelitbangda Wajo, Muhammad Ilyas. Kehadiran mereka membawa satu catatan penting: Wajo saat ini masuk lima daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan berdasarkan rilis BPS September 2025.
Sebuah capaian yang di satu sisi membanggakan, tapi di sisi lain tetap dianggap belum selesai.
“Musrenbang ini penting untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan,” ujar DBR di sela kegiatan.
Ia menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Menurutnya, perlu integrasi antara perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam forum itu, DBR juga menyinggung keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan percepatan penurunan kemiskinan, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi berbasis data.
“Kebijakan harus diarahkan pada peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dan pengurangan kesenjangan antarwilayah,” katanya.
Di Wajo sendiri, pemerintah daerah mengakui bahwa meski angka kemiskinan relatif rendah, pekerjaan rumah masih ada. Identifikasi faktor kemiskinan, penguatan UMKM, hingga perluasan akses ekonomi masyarakat menjadi fokus berikutnya.
Di forum yang sama, Sekprov Sulsel Jufri Rahman menekankan bahwa Musrenbang tematik ini diharapkan tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang bisa dieksekusi dan berdampak langsung ke masyarakat.
“Yang kita harapkan bukan hanya rencana, tapi hasil yang dirasakan,” ujarnya.
Di luar ruang rapat, isu kemiskinan memang selalu terlihat sederhana dalam angka. Tapi di dalamnya ada variabel panjang: lapangan kerja, produktivitas, pendidikan, hingga akses modal.
Dan dari Wajo, pesan yang dibawa cukup jelas: capaian boleh masuk kategori baik, tapi penguatan sistem penanggulangan kemiskinan tetap harus jalan—karena angka bisa turun, tapi tantangan tidak pernah benar-benar selesai. (*)
