Polman, katasulsel.com — Ada yang pelan-pelan berubah dari cara DPRD bekerja.
Tidak lagi cukup duduk, mengetuk palu, lalu menyetujui angka.
Di tengah tekanan efisiensi dari pusat, para legislator mulai mencari cara lain: belajar keluar.
Itulah yang dilakukan pimpinan DPRD Kabupaten Banjar. Mereka terbang ke Polewali Mandar. Bukan untuk seremoni. Tapi untuk membongkar cara berpikir.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar, H. Irwan Bora, kunjungan ini terlihat sederhana: sharing, studi komparasi, diskusi.
Tapi isu yang dibawa tidak ringan.
Bagaimana menyusun anggaran—khususnya infrastruktur—di tengah ruang fiskal yang makin sempit?
Pertanyaan itu yang dibawa ke meja diskusi DPRD Polewali Mandar.
Di ruang tamu DPRD Polman, percakapan tidak berhenti di angka.
Justru yang mencuat adalah hal yang sering dianggap sepele: hasil reses.
Kegiatan turun ke masyarakat itu, selama ini kerap berhenti di catatan. Dibacakan. Disimpan. Selesai.
Padahal, di situlah “data mentah” paling jujur tentang kebutuhan warga.
Masalahnya: tidak selalu nyambung dengan program OPD.
Di titik ini, diskusi menjadi lebih menarik.
Sinkronisasi.
Kata yang sering diucapkan, tapi jarang benar-benar terjadi.
Bagaimana aspirasi warga bisa “naik kelas”—dari sekadar keluhan di lapangan menjadi program resmi pemerintah daerah?
Di sinilah DPRD seharusnya bermain.
Bukan hanya menyetujui anggaran, tapi menjahitnya.
Imran Amrullah dari Sekretariat DPRD Polman menyebutnya secara lugas: hasil reses harus jadi pijakan.
Bukan pelengkap.
Kalimatnya sederhana, tapi mengandung kritik halus.
Bahwa selama ini, mungkin ada yang terbalik: program sudah disusun, baru dicocokkan dengan aspirasi.
Bukan sebaliknya.
Kunjungan seperti ini sering dianggap rutinitas.
Studi banding. Jalan-jalan anggaran.
Tapi jika dicermati, ada kegelisahan yang dibawa.
Tentang bagaimana DPRD tetap relevan.
Tentang bagaimana mereka tidak sekadar menjadi “stempel” kebijakan.
Isu infrastruktur menjadi pintu masuk.
Karena di situlah kebutuhan paling nyata: jalan, jembatan, akses.
Dan di situlah pula sering terjadi tarik-menarik antara keinginan masyarakat dan kemampuan anggaran.
Pertemuan Banjar–Polman ini mungkin tidak langsung mengubah keadaan.
Tidak ada keputusan besar. Tidak ada pengumuman spektakuler.
Tapi ada sesuatu yang lebih penting: cara pandang.
Bahwa pembangunan tidak dimulai dari angka di atas kertas.
Tapi dari suara yang sering dianggap kecil—di hasil reses, di desa-desa, di pinggir jalan.
Jika itu benar-benar diterjemahkan ke dalam program 2026, maka kunjungan ini bukan sekadar perjalanan dinas.
Ia bisa menjadi titik balik kecil.
Saat DPRD mulai bergerak dari ruang rapat…
ke arah yang lebih dekat dengan kenyataan.
