Soppeng, katasulsel.com — Ada wajah-wajah baru. Ada juga yang lama, tapi dengan peran berbeda. Sebanyak 18 pejabat di lingkup Pemkab Soppeng resmi dilantik, Jumat (17/4/2026).
Tempatnya di Aula BKPSDM. Acara berlangsung formal. Tapi yang menarik bukan seremoni—melainkan siapa saja yang dilantik dan ke mana mereka diarahkan.
Di barisan depan, ada nama-nama dari sektor teknis. Insinyur, analis, hingga tenaga kesehatan. Mereka bukan sekadar ASN biasa. Mereka adalah “mesin lapangan” yang akan langsung bersentuhan dengan pelayanan publik.
Sebut saja Awaluddin, yang kini mengemban posisi Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas PUPR. Di tangannya, urusan infrastruktur dasar—jalan, drainase, hingga tata ruang—akan diuji.
Lalu ada Pujiarman, yang masuk di sektor perizinan. Bidang yang sering disebut sebagai “gerbang investasi”. Cepat atau lambatnya pelayanan, akan sangat terasa dampaknya bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Di sisi lain, wajah birokrasi juga diperkuat di level bawah. Sejumlah pejabat kelurahan dan kecamatan ikut dilantik. Mereka ini yang paling dekat dengan masyarakat. Tempat pertama warga datang mengadu.
Ada juga penguatan di sektor kesehatan. Nama-nama seperti Widiawati, Sahriana Gaffar, hingga dr. Andi Nikma kini mengisi peran penting di RSUD dan Dinas Kesehatan. Ini bukan posisi ringan—karena ekspektasi publik terhadap layanan kesehatan terus meningkat.
Tidak ketinggalan, sektor pendidikan ikut tersentuh. Beberapa guru resmi dilantik sebagai tenaga ahli. Ini menjadi sinyal bahwa peningkatan kualitas SDM tidak hanya berhenti di kantor, tapi juga di ruang kelas.
Plt Sekda Soppeng, Andi Muhammad Surahman, tidak ingin pelantikan ini dipahami sekadar “pindah kursi”. Ia menyebutnya sebagai momentum tanggung jawab baru.
“Jabatan itu amanah, bukan sekadar posisi,” tegasnya.
Kalimat itu sederhana, tapi punya makna dalam. Karena di balik jabatan, ada tuntutan kinerja. Ada target. Ada ekspektasi masyarakat yang harus dijawab.
Surahman juga mengingatkan soal disiplin dan profesionalisme. Dua hal yang sering terdengar klise, tapi justru paling sering jadi masalah di lapangan.
“Jangan hanya pegang jabatan, tapi tidak memahami tugasnya,” ujarnya.
Pelantikan ini bisa dibaca sebagai bagian dari penataan birokrasi. Tapi lebih dari itu, ini adalah “penyusunan ulang pemain”. Siapa di mana, dan berbuat apa.
Kini, 18 pejabat itu sudah resmi menyandang jabatan baru. Tantangannya juga sudah di depan mata.
Karena pada akhirnya, publik tidak melihat siapa yang dilantik. Tapi apa yang mereka kerjakan setelah dilantik.
