Target 10 ton per hektare memang menjadi ambisi pemerintah daerah. Namun, realisasinya akan bergantung pada kesiapan teknis, kondisi lahan, dukungan pertanian, serta kemampuan menjaga pasokan air selama musim tanam.
Dengan kata lain, target tinggi membutuhkan pekerjaan yang terukur sejak sebelum benih ditanam.
Pengalaman menghadapi kemarau panjang akibat fenomena El Niño menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat pengelolaan air di Sidrap.
Ketika hujan terbatas, kebutuhan air pertanian semakin menuntut koordinasi. Pemerintah daerah harus mengetahui wilayah yang membutuhkan dukungan, sementara petugas pengairan dan kelompok tani perlu memastikan distribusi berjalan sesuai kondisi lapangan.
Syaharuddin mengapresiasi dukungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) dalam memenuhi kebutuhan air pertanian.
Upaya tersebut mencakup program Listrik Masuk Sawah dan pemanfaatan sumur bor sebagai bagian dari dukungan pengairan.
“Secara keseluruhan, Sidrap naik hasil pertaniannya karena kerja sama kita semuanya,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa pertanian bukan pekerjaan satu sektor saja. Petani membutuhkan dukungan infrastruktur, pendampingan teknis, dan koordinasi pemerintah agar proses produksi dapat berjalan lebih baik.
Meski demikian, ketersediaan sumber air alternatif tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Perwakilan BBWS Pompengan Jeneberang, Firdaus, mengingatkan bahwa dampak kekeringan masih perlu diantisipasi.
Berdasarkan prediksi BMKG yang disampaikannya dalam rapat, musim hujan diperkirakan mulai berlangsung pada awal Desember atau paling cepat akhir November 2026.
