Jakarta, Katasulsel.com — Kalau ada pejabat yang hari ini punya alasan untuk tidak boleh kehilangan kalender, mungkin Bahlil Lahadalia.
Sebab kursinya bertambah satu.
Bahlil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Namun kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sebelumnya didudukinya juga tetap dibawa.
Dengan kata lain: satu orang, dua jabatan menteri.
Bukan dua meja.
Bukan dua ruangan.
Tapi dua pekerjaan besar.
Sebelum pelantikan, Bahlil sendiri sudah mengungkapkan bahwa dirinya mendapat amanah untuk menjadi Menko sekaligus merangkap Menteri ESDM. “Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden,” ujar Bahlil saat berada di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dan di sinilah ceritanya menjadi menarik.
Hilirisasi bukan pekerjaan kecil.
Energi juga bukan urusan kecil.
Kalau hilirisasi bicara bagaimana kekayaan alam Indonesia tidak berhenti sebagai bahan mentah, energi bicara soal listrik, BBM, gas, batu bara, mineral, transisi energi dan ketahanan energi.
Jadi kalau dua urusan itu diberikan kepada satu orang, tentu publik punya hak untuk bertanya:
Apakah satu kepala cukup untuk mengurus dua persoalan sebesar itu?
Pertanyaannya sederhana.
Bukan untuk mencibir.
Justru karena bebannya memang berat.
Apalagi Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menempatkan hilirisasi dan ketahanan energi sebagai bagian penting dari agenda transformasi ekonomi nasional. Pemerintah juga sedang mendorong berbagai kebijakan energi, termasuk program B50 dan penguatan ketahanan energi.
Maka Bahlil sekarang bukan cuma punya pekerjaan tambahan.
Ia juga punya tambahan sorotan.
Sedikit salah hitung, yang dihitung publik bukan lagi satu kementerian.
Dua-duanya.
Kalau berhasil, tentu pemerintah akan mengatakan koordinasi menjadi lebih sederhana karena urusan hilirisasi dan energi berada dalam satu kendali.
Masuk akal.
Tetapi ada sisi lain yang juga patut diperhatikan.
Menko tugasnya mengoordinasikan.
Menteri tugasnya mengurus kementerian.
Kalau dua peran itu dirangkap, publik tentu ingin melihat bagaimana mekanisme koordinasinya berjalan dalam praktik.
Jangan sampai rapatnya bertambah, tetapi hasilnya malah berkurang.
Jangan pula dua jabatan membuat satu pekerjaan berjalan cepat, sementara pekerjaan lainnya harus menunggu.
Bahasa sederhananya: jangan sampai satu Bahlil harus mengejar dua kereta sekaligus.
Dan ini bukan perkara kecil.
Kementerian ESDM berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan perekonomian nasional. Pemerintah sendiri sebelumnya menekankan pentingnya ketahanan energi dan pelayanan energi yang andal.
Sementara hilirisasi menyangkut agenda besar peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, investasi, industri, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyebut percepatan hilirisasi sebagai salah satu agenda strategis nasional.
Jadi, jabatan baru Bahlil bukan sekadar pergantian papan nama di depan pintu kantor.
Tugasnya bertambah.
Beban koordinasinya bertambah.
Dan tentu saja, ekspektasi publik juga ikut bertambah.
Bahlil selama ini dikenal sebagai pejabat yang komunikasinya cukup ceplas-ceplos. Itu membuat setiap pernyataannya mudah menjadi perhatian.
Sekarang tantangannya berbeda.
Bukan lagi sekadar bagaimana menjawab pertanyaan wartawan.
Tetapi bagaimana dua bidang besar itu benar-benar bergerak.
Hilirisasi jangan hanya ramai dalam pidato.
Energi jangan hanya aman di atas kertas.
Masyarakat akhirnya akan melihat hasil paling sederhana:
Apakah industri tumbuh?
Apakah lapangan kerja bertambah?
Apakah energi tersedia?
Apakah harga dan pasokan energi terjaga?
Dan apakah sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi rakyat?
Sebab dua kursi menteri memang bisa diduduki satu orang.
Tetapi dua tanggung jawab tidak bisa dikerjakan dengan setengah perhatian.
Sekarang tinggal kita lihat.
Bahlil mendapat dua jabatan.
Publik tidak meminta dua kali janji.
Publik tentu lebih ingin melihat dua kali hasil. (*)
