Kendari, Katasulsel.com – Dugaan pengumpulan solar bersubsidi menggunakan drum di Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, menjadi perhatian. Sebuah mobil tangki yang dikaitkan dengan PT Erianti Mandiri Sejahtera terlihat dalam foto yang beredar bersama sejumlah drum dan selang yang diduga digunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak (BBM).
Dokumentasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul solar, mekanisme pemindahan, hingga tujuan pengangkutannya. Terlebih, BBM yang dipersoalkan merupakan solar bersubsidi yang memiliki ketentuan khusus dalam distribusi dan penggunaannya.
Dalam foto yang beredar, mobil tangki berwarna biru putih tampak berada di dekat sejumlah drum berwarna merah. Terlihat pula selang yang menghubungkan drum dengan kendaraan tersebut. Namun, dokumentasi itu belum cukup untuk memastikan jenis BBM, jumlah yang dipindahkan, maupun legalitas aktivitas di lokasi.
Nama PT Erianti Mandiri Sejahtera ikut menjadi perhatian karena kendaraan dalam dokumentasi tersebut dikaitkan dengan perusahaan itu. Hubungan kendaraan dengan perusahaan serta kegiatan operasionalnya masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Kapolsek Kolono, Ipda Nurdin Iskandar, S.Sos., saat dikonfirmasi awak media pada 11 November 2026, mengaku belum mengetahui secara pasti informasi mengenai aktivitas tersebut.
Meski demikian, ia menyatakan kepolisian akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Kami akan turun ke lapangan untuk memastikan situasi di lokasi. Jika hal tersebut terbukti, akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Nurdin.
Pengecekan tersebut diperlukan untuk memastikan aktivitas yang sebenarnya berlangsung di lokasi. Tidak hanya mengenai kendaraan yang terlihat dalam foto, tetapi juga asal BBM, pihak yang melakukan pemindahan, serta tujuan pengangkutannya.
Hiswana Migas Sebut PT Erianti Tidak Terdaftar sebagai Anggota
Persoalan ini turut mendapat tanggapan dari Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DPC IV Kendari, Fahd Atsur.
Dalam pemberitaan HaloSultra.com pada 11 November 2026, Fahd menyebut PT Erianti Mandiri Sejahtera tidak terdaftar sebagai anggota Hiswana Migas.
“Untuk PT Erianti ini, tidak terdaftar di kami (Hiswana Migas),” ujar Fahd sebagaimana dikutip dari pemberitaan tersebut.
Meski begitu, Fahd menjelaskan bahwa status keanggotaan Hiswana Migas tidak serta-merta menentukan legalitas usaha perusahaan. Menurut dia, perusahaan transportir tersebut masih perlu diperiksa terkait kemungkinan kepemilikan Izin Niaga Umum (INU) dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ia juga menyoroti mekanisme pemindahan BBM yang terlihat dalam dokumentasi dan meminta agar legalitas kegiatan tersebut ditelusuri.
Keterangan Fahd membuka persoalan lain yang perlu dipastikan, yakni apakah kegiatan perusahaan sesuai dengan ruang lingkup izin yang dimiliki. Status keanggotaan organisasi dan perizinan usaha merupakan dua hal berbeda sehingga tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang sama.
Asal-usul Solar dan Tujuan Pengangkutan Perlu Diperjelas
Baru Menjabat, Kapolres Kolaka Utara AKBP Andi Sofyan Langsung Ungkap Kasus Sabu Hampir 1 KgSelain persoalan perizinan, asal-usul BBM menjadi bagian penting yang belum terjawab. Dari mana solar tersebut diperoleh? Siapa pihak yang memasok? Bagaimana mekanisme pembelian dan pemindahannya?
Tujuan akhir pengangkutan juga perlu dipastikan. Apakah BBM tersebut diperuntukkan bagi pengguna yang berhak menerima solar bersubsidi atau disalurkan melalui mekanisme lain?
Untuk menjawabnya, pemeriksaan dapat mencakup dokumen transaksi, surat jalan, identitas kendaraan, serta keterangan pihak yang melakukan pengangkutan. Informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui kesesuaian kegiatan dengan ketentuan distribusi BBM.
Secara hukum, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah atau penyediaan dan pendistribusiannya mendapat penugasan pemerintah.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Namun, penerapan ketentuan pidana harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan terpenuhinya unsur tindak pidana. Keberadaan kendaraan tangki, drum, maupun aktivitas pemindahan BBM belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.
Klarifikasi PT Erianti Masih Ditunggu
Di sisi lain, identitas pemilik atau pengurus PT Erianti Mandiri Sejahtera serta pihak yang bertanggung jawab atas operasional kendaraan tersebut masih perlu dipastikan.
Klarifikasi perusahaan dibutuhkan untuk menjelaskan status kendaraan, kegiatan pengangkutan, dokumen perizinan, serta ada atau tidaknya hubungan operasional dengan aktivitas yang dipersoalkan di Kolono Timur.
Hingga berita ini disusun, awak media masih berupaya menghubungi manajemen atau pihak yang berwenang mewakili PT Erianti Mandiri Sejahtera. Keterangan resmi perusahaan belum diperoleh.
Sementara itu, Kapolsek Kolono telah menyampaikan rencana pengecekan lapangan. Publik masih menunggu tindak lanjut pemeriksaan tersebut, terutama mengenai asal-usul BBM, status kendaraan, dan mekanisme pengangkutannya.
Siapa pihak yang mengoperasikan kendaraan tersebut? Apakah perusahaan memiliki izin sesuai kegiatan yang dijalankan? Dari mana solar itu berasal dan ke mana selanjutnya disalurkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih menunggu klarifikasi perusahaan dan hasil penelusuran kepolisian.
