Jakarta, Katasulsel.com – Kursi Wakil Presiden yang diduduki Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi pusat perhatian politik nasional. Pernyataan mengenai keinginannya mengundurkan diri, yang terungkap setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, membuka babak baru polemik yang selama ini membayangi putra sulung Joko Widodo tersebut.
Persoalannya bukan lagi sebatas perdebatan mengenai dokumen pendidikan. Dinamika kini merembet ke ranah hukum dan politik parlemen, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan setara SMA yang digunakan Gibran dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu menjadi salah satu momen penting di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap posisi Wapres.
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menyampaikan penolakan atas niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pembicaraan mereka.
Di sisi lain, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sikap Gibran di hadapan publik sendiri belum memberikan kepastian mengenai keputusan pengunduran dirinya.
Saat memberikan keterangan di Kantor Wakil Presiden, Selasa, ia memilih menyampaikan penghormatan terhadap berbagai kritik dan masukan masyarakat.
Gibran mengatakan tidak ingin dinamika yang berkembang berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.
Namun, pernyataan tersebut belum menjawab secara tegas apakah ia benar-benar akan meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
Yusril: Putusan MA dan MK Sudah Final
Persoalan semakin kompleks setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangan mengenai rencana Gibran menempuh jalur PTUN.
