Meski demikian, ia menegaskan proses politik di DPR dapat berjalan secara bersamaan dengan proses hukum yang mungkin ditempuh Gibran.
Artinya, rencana membawa persoalan ke PTUN tidak serta-merta menghentikan pembahasan hak menyatakan pendapat di parlemen.
Mundur Bukan Keputusan Presiden
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme pengunduran diri seorang wakil presiden.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan pengunduran diri wakil presiden tidak harus mendapatkan persetujuan Presiden.
Menurut Doli, konstitusi tidak mengatur bahwa keputusan pengunduran diri Wapres berada di tangan kepala negara.
Ia menjelaskan, apabila Gibran benar-benar mengajukan pengunduran diri, prosesnya berkaitan dengan mekanisme di DPR dan MPR, bukan sekadar keputusan Prabowo.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan posisi Gibran memiliki konsekuensi ketatanegaraan yang tidak sederhana.
Hingga perkembangan terakhir, belum ada pengumuman resmi bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri secara formal ataupun dinyatakan berhenti dari jabatannya.
Ia bahkan masih menjalankan tugas kenegaraan dengan mendampingi Prabowo dalam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara.
Dengan demikian, masa depan politik Gibran kini berada di persimpangan dua jalur: pembuktian melalui proses hukum dan dinamika politik di parlemen.
Publik pun menunggu bagaimana polemik ini akan berakhir. Sebab, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kelanjutan jabatan seorang wakil presiden, melainkan juga menyentuh kepercayaan publik terhadap proses hukum, persyaratan jabatan publik, serta mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan negara. (*)
