Yusril menilai langkah tersebut perlu dilihat dari konsekuensi hukum atas putusan yang telah dikeluarkan MA dan MK.
Menurutnya, putusan MK bersifat final dan mengikat. Begitu pula putusan MA yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.
Yusril juga menjelaskan bahwa perkara di MA melibatkan Dirjen terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam pandangannya, posisi Gibran yang bukan pihak tergugat intervensi membuat ruang untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut menjadi terbatas.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan perkara yang sedang berjalan di PTUN tidak dapat dilanjutkan apabila objek sengketanya sudah tidak ada lagi setelah pelaksanaan putusan MA.
Pandangan tersebut menambah dimensi baru dalam polemik yang kini tidak hanya berkutat pada persoalan politik, tetapi juga menyentuh batas-batas kewenangan lembaga peradilan.
DPR Mulai Menggerakkan Hak Menyatakan Pendapat
Di parlemen, perkembangan situasi juga tidak kalah menarik.
Sebanyak delapan fraksi di DPR disebut telah sepakat menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan ini berpotensi memasuki pembahasan politik yang lebih serius di lembaga legislatif.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus, mempertanyakan rencana Gibran membuktikan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Menurut Deddy, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan MA karena keduanya memiliki ranah kewenangan berbeda.
Ia juga menilai kesempatan untuk memperjelas persoalan dokumen tersebut sebelumnya sudah tersedia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan penghormatan terhadap hak Gibran untuk menempuh langkah hukum.
