Pinrang, katasulsel.com — Aktivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang dalam beberapa hari terakhir tak hanya berlangsung di balik meja dan layar komputer. Mereka turun langsung ke lapangan, menyambangi satu per satu kantor partai politik untuk memastikan data yang tersimpan dalam sistem benar-benar sesuai dengan kondisi nyata.
Namun dari belasan kantor yang didatangi, KPU menemukan sesuatu yang tidak sepenuhnya sama antara data di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan fakta di lapangan.
Temuan itu muncul saat KPU Pinrang melakukan pemutakhiran data partai politik Semester I Tahun 2026 melalui metode jemput bola. Selama empat hari, petugas mendatangi 18 sekretariat partai politik yang tersebar di Kabupaten Pinrang.
Ketua KPU Pinrang, Ali Jodding, mengatakan sebagian besar data yang diperiksa telah sesuai. Akan tetapi, terdapat empat partai politik yang masih memiliki perbedaan data administrasi.
Perbedaan tersebut meliputi alamat kantor hingga nama pengurus yang tercatat dalam sistem.
“Masih ada beberapa data yang perlu disesuaikan kembali agar sama dengan kondisi faktual di lapangan,” ujarnya, Sabtu (20/6/2026).
Empat partai yang dimaksud adalah Partai Garuda, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Ummat, dan Partai Buruh.
Meski demikian, KPU menegaskan temuan tersebut bukan persoalan pelanggaran maupun sengketa politik. Temuan itu lebih berkaitan dengan pembaruan administrasi yang belum sepenuhnya tercermin dalam database SIPOL.
Bagi KPU, hal tersebut menjadi perhatian penting. Sebab data partai politik merupakan salah satu fondasi yang digunakan dalam berbagai tahapan kepemiluan.
Karena itu, koordinasi dengan pengurus partai politik akan terus dilakukan agar seluruh informasi yang tercatat dalam sistem benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Di tengah belum dimulainya tahapan pemilu, langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga kualitas data sejak dini. KPU ingin memastikan tidak ada selisih informasi yang berpotensi menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pinrang, Edy Sopyan, mengapresiasi keterbukaan seluruh pengurus partai politik yang telah menerima tim KPU dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses berlangsung.
Menurutnya, akurasi data bukan hanya menjadi kebutuhan penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh peserta demokrasi.
Dengan selesainya kegiatan tersebut, KPU Pinrang kini bersiap melakukan tindak lanjut terhadap data yang belum sinkron, agar seluruh informasi partai politik yang tersimpan dalam SIPOL benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai fakta di lapangan.(*)
