Tidak hanya berteriak soal korupsi.
Tetapi mulai masuk ke isu yang lebih teknis: audit APBD, dokumen anggaran, hingga pengelolaan aset daerah.
Artinya, gerakan mahasiswa mulai membaca persoalan tata kelola secara lebih detail.
Jenderal Lapangan aksi, Ikram, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk panggilan moral untuk menyelamatkan masa depan daerah.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
“Aksi ini bukan sekadar bentuk protes. Ini adalah panggilan penyelamatan bagi Luwu Timur,” tegasnya.
Narasi “penyelamatan daerah” itu menjadi benang merah demonstrasi mereka.
Karena menurut HMPLT, yang dipertaruhkan bukan hanya angka-angka APBD.
Tetapi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Audit Jangan Hanya Jadi Administrasi Tahunan
Menjelang keluarnya hasil audit keuangan daerah, mahasiswa meminta BPK tidak bekerja sekadar administratif.
Mereka mendesak audit investigatif terhadap dugaan pergeseran APBD yang disebut dilakukan tanpa mekanisme pembahasan sah di Badan Anggaran DPRD.
Isu ini menjadi sensitif.
Karena jika benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar prosedur teknis.
Tetapi menyangkut tata kelola kekuasaan.
HMPLT meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap DPA, DPPA, hingga berbagai dokumen fiskal yang dianggap bermasalah.
“BPK harus mengungkap secara transparan jika terdapat potensi kerugian negara atau penyalahgunaan kewenangan,” lanjut Ikram.
Di titik ini, mahasiswa tampak ingin mengirim pesan penting:
Bahwa audit negara jangan sampai dipersepsikan publik hanya sebagai “stempel tahunan” yang akhirnya kehilangan daya kritisnya.
Barang Milik Daerah Juga Disorot
Tidak hanya APBD, mahasiswa juga menyoroti pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Ini menarik.
Selanjutnya…………..
Update terbaru: 12 Mei 2026 21:32 WIB
