Jakarta, Katasulsel.com – Diplomasi keagamaan Indonesia tidak boleh berhenti pada deklarasi perdamaian dan simbol persaudaraan lintas iman. Lebih dari itu, nilai-nilai agama harus diterjemahkan menjadi gerakan kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, dan kerja sama internasional yang memberikan manfaat nyata.
Pesan tersebut ditegaskan Menteri Agama RI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, saat meluncurkan buku Istiqlal untuk Dunia: Manifesto Perdamaian dari Indonesia di Ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Peluncuran dan diskusi buku (Launching & Book Talk) tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, akademisi, serta sejumlah tokoh yang terlibat dalam pengembangan diplomasi keagamaan Indonesia.
Buku yang ditulis Dr. Muhammad Aras Prabowo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), bersama Farid F. Saenong, Ph.D., mengangkat gagasan perdamaian yang berangkat dari Deklarasi Istiqlal.
Deklarasi tersebut ditandatangani Nasaruddin Umar bersama Paus Fransiskus pada 5 September 2024. Gagasan itu kemudian dikembangkan melalui 16 bab yang membahas perdamaian, dialog lintas iman, ekoteologi, keadilan ekonomi, hingga diplomasi moral Indonesia.
Dalam pidato utamanya, Nasaruddin menekankan bahwa masjid dan rumah ibadah harus mengambil peran lebih luas dalam menjawab persoalan masyarakat. Menurutnya, keberadaan rumah ibadah tidak semestinya terbatas pada aktivitas ritual.
“Masjid ke depan itu bukan hanya tempat sujud, tetapi juga tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan pengembangan Istiqlal Global Fund sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan penguatan kemandirian umat melalui pengelolaan sumber daya produktif.
Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi keagamaan dapat dibangun melalui kerja konkret di tingkat komunitas. Masjid tidak hanya menjadi ruang peribadatan, tetapi juga dapat berperan sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi.
Salah satu penulis buku, Farid F. Saenong, Ph.D., yang juga Koordinator Staf Khusus Menteri Agama, menempatkan Deklarasi Istiqlal sebagai pesan etika universal yang dapat menjembatani perbedaan agama dan kebangsaan.
“Pesan Deklarasi Istiqlal melampaui batas negara dan agama,” tegasnya.
Menurut Farid, nilai persaudaraan, dialog, dan tanggung jawab ekologis perlu diterjemahkan menjadi kolaborasi internasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, pesan perdamaian tidak berhenti sebagai kesepakatan moral, tetapi menjadi landasan kerja bersama.
Wakil Dekan I FISIP UMS Rappang dan Ketua Karang Taruna Sidrap Perkuat Kapasitas Pemimpin MudaSementara itu, Dr. Muhammad Aras Prabowo menyoroti pentingnya menjadikan masjid sebagai salah satu penggerak transformasi ekonomi berbasis nilai-nilai keagamaan.
“Melalui buku ini kami ingin menunjukkan bahwa agama dapat menjadi energi moral yang menyatukan manusia,” ungkapnya.
Aras juga mendorong penguatan koperasi komunitas, literasi keuangan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta audit dampak sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas pemberdayaan berbasis masjid tidak hanya berjalan secara simbolis, tetapi menghasilkan manfaat yang inklusif dan terukur.
Dari perspektif hubungan internasional, Plt. Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Joneri Alimin, M.Si., menekankan pentingnya memperluas diplomasi keagamaan melalui kemitraan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Diplomasi keagamaan Indonesia harus bergerak dari pengakuan simbolik menuju kemitraan internasional yang menghadirkan manfaat kemanusiaan secara konkret.”
Pandangan tersebut diperkuat Ahmad Khoirul Umam, Ph.D., Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy. Ia menilai pengaruh moral Indonesia di tingkat internasional membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan dan deklarasi.
“Pengaruh moral Indonesia tidak cukup dibangun melalui deklarasi, tetapi membutuhkan konsistensi kebijakan, kelembagaan, dan keberhasilan nyata.”
Diskusi yang dimoderatori Karim Bakri dari Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) itu turut membahas pendidikan perdamaian, penguatan ekonomi komunitas, serta pengembangan gerakan rumah ibadah hijau.
Peluncuran buku ini juga menjadi bagian dari kesinambungan gagasan Jakarta Understanding yang dihasilkan melalui International Grand Imams Conference 2026. Agenda tersebut memperkuat posisi diplomasi kemanusiaan sebagai salah satu kontribusi Indonesia dalam membangun perdamaian dunia.
Melalui buku Istiqlal untuk Dunia, para penulis berharap lahir jejaring kolaborasi yang lebih luas antara masjid, perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas internasional.
Dalam forum tersebut, Ahmad Khoirul Umam mengingatkan bahwa pengaruh moral Indonesia di tingkat internasional tidak cukup dibangun melalui deklarasi semata.
“Pengaruh moral Indonesia tidak cukup dibangun melalui deklarasi, tetapi membutuhkan konsistensi kebijakan, kelembagaan, dan keberhasilan nyata.”
