Makassar, katasulsel.com – Ada sejumlah alasan hukum yang membuat permohonan praperadilan mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, kandas di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
Salah satu poin paling menentukan adalah penilaian hakim bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti baru yang sah sebelum kembali menetapkan Bahtiar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.
Hakim Tunggal PN Makassar, Arwana, S.H., M.H., menyampaikan pertimbangan tersebut saat membacakan putusan perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, Senin (9/11/2026).
Putusan itu menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar terhadap Kejati Sulsel.
Namun, bukan hanya persoalan alat bukti yang menjadi alasan penolakan.
Pertama, dua alat bukti baru dinilai terpenuhi.
Hakim berpendapat penyidik telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah sebelum menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka.
Dalam pertimbangannya, hakim juga menjelaskan bahwa kebaruan keterangan saksi tidak semata-mata dilihat dari siapa orang yang memberikan kesaksian, melainkan substansi keterangan baru yang disampaikan.
Kedua, dalil tidak terlibat dalam pengadaan bukan ranah praperadilan.
Bahtiar sebelumnya mempersoalkan tanggung jawab dan keterlibatannya sebagai kepala daerah dalam kegiatan pengadaan bibit nanas.
Praperadilan Bahtiar Ditolak, Kejati Sulsel Singgung Agenda Penahanan: Masuk Penegakan Hukum!Namun, hakim menilai persoalan tersebut sudah masuk ke materi pokok perkara. Benar atau tidaknya keterlibatan Bahtiar harus dibuktikan dalam persidangan Tipikor, bukan diputus melalui praperadilan.
Ketiga, keberatan terhadap alat bukti dinilai tidak diuraikan secara jelas.
Hakim menilai pemohon tidak mampu menjelaskan secara spesifik alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah.
Sementara itu, penilaian mengenai kekuatan atau bobot alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan perkara pokok.
Hakim juga mempertimbangkan bahwa sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti dari penyidikan sebelumnya tidak sah, alat bukti tersebut tetap dapat digunakan kembali.
Keempat, persoalan hak tersangka tidak membatalkan penetapan.
Bahtiar juga mempersoalkan tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam surat penetapan tersangka.
Namun, hakim menilai hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan penyidik kepada Bahtiar saat pemeriksaan. Karena itu, tidak dicantumkannya secara tertulis dalam surat penetapan tidak otomatis membuat status tersangkanya tidak sah.
Keberatan mengenai penyebutan namanya dalam surat dakwaan perkara lain juga dinilai tidak berdasar hukum.
Kejati Singgung Agenda Penahanan
Setelah seluruh permohonan praperadilan ditolak, Kejati Sulsel memastikan penyidikan perkara akan berlanjut.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan tim penyidik Pidana Khusus kini fokus merampungkan pemberkasan agar perkara segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Saat ditanya Katasulsel.com apakah penolakan praperadilan tersebut akan diikuti penahanan Bahtiar dalam waktu dekat, Soetarmi menyebut hal itu masuk dalam agenda penegakan hukum.
Pernyataan tersebut membuka perhatian terhadap kemungkinan langkah lanjutan Kejati terhadap tersangka.
“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” ujar Soetarmi.
Perkara ini berkaitan dengan pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel Tahun Anggaran 2024 dengan nilai anggaran Rp60 miliar.
Dengan ditolaknya praperadilan, penetapan Bahtiar sebagai tersangka tetap berlaku. Namun, pembuktian apakah Bahtiar benar-benar terlibat dalam dugaan korupsi tersebut masih harus dilakukan melalui persidangan pokok perkara.
Bahtiar tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.(*)
