Pengungkapan itu bermula dari informasi mengenai dugaan penjualan alsintan bantuan Kementerian Pertanian melalui media sosial.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah, bahkan menyamar sebagai calon pembeli untuk menelusuri informasi tersebut. Salah satu unit yang ditelusuri merupakan traktor Kubota Super Strong RTR-180 yang ditawarkan dengan harga Rp120 juta.

Dalam pengembangan awal, dua orang turut diamankan dan kemudian diserahkan kepada Polda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan.

Penanganan perkara tersebut kini menjadi ranah kepolisian. Status hukum pihak-pihak yang diamankan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain perlu menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan.

Publik pun menaruh perhatian terhadap proses hukum kasus ini. Transparansi, profesionalitas, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi hal penting agar persoalan dugaan penyalahgunaan bantuan negara dapat diungkap secara menyeluruh.

Sebab, bantuan alsintan pada dasarnya disalurkan untuk menunjang aktivitas produksi petani. Ketika fasilitas tersebut diduga diperjualbelikan, yang dipertanyakan bukan hanya keberadaan barangnya, tetapi juga pengawasan distribusi dan tanggung jawab pihak penerima.

Apresiasi terhadap aparat yang melakukan pengamanan aset negara diharapkan berjalan seiring dengan proses penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel.

Pada akhirnya, yang harus dipastikan adalah aset negara tetap terlindungi dan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya. (*)