Jakarta, Katasulsel.com – Presiden Prabowo Subianto mungkin tidak sedang menghadapi ancaman terbesar dari lawan politik di luar pemerintahan. Justru, sebuah perkara yang kini mengguncang lingkaran kekuasaan membuka pertanyaan lebih serius: apakah ada kekuatan dari dalam yang berpotensi melemahkan, melumpuhkan, bahkan menggoyang kekuasaannya?
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi pintu masuk untuk membaca persoalan tersebut.
Bukan perkara biasa. Nama mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, masuk dalam daftar tersangka. Tiga perwira tinggi Polri lainnya juga terseret dalam perkara yang kini menjadi perhatian nasional.
Mereka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Bareskrim Polri menduga penyadapan dilakukan tanpa prosedur hukum terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, pejabat negara, politikus, jurnalis, aktivis, hingga pengusaha.
Penyidikan mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan nomor telepon tanpa melalui mekanisme verifikasi sebagaimana mestinya.
Persoalan semakin serius setelah penyidik menemukan dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Di sinilah pertanyaan politik mulai muncul.
Bukan sekadar siapa yang menyadap, tetapi untuk apa?
Dalam sistem pemerintahan, informasi adalah kekuasaan. Siapa yang menguasai komunikasi, percakapan, pergerakan, dan informasi strategis seorang pemimpin memiliki akses terhadap sesuatu yang sangat sensitif.
Jika dugaan penyadapan terhadap presiden benar terjadi di luar prosedur hukum, persoalannya jauh melampaui pelanggaran teknis kepolisian.
Siapa yang membutuhkan informasi tersebut? Untuk kepentingan apa? Apakah hanya penyalahgunaan kewenangan, atau ada agenda politik yang lebih besar?
Hingga kini, penyidik belum mengumumkan motif final di balik dugaan penyadapan tersebut.
Namun, ketika sasaran penyadapan mencakup kepala negara dan sejumlah tokoh strategis, wajar jika publik mempertanyakan kemungkinan adanya operasi pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk memengaruhi pusat kekuasaan.
Bahaya dari orang-orang terdekat
Posisi Listyo Sigit membuat perkara ini memiliki dimensi politik tersendiri.
Ia bukan orang asing dalam struktur negara. Sebelum menjadi tersangka, Listyo pernah menjabat Kapolri dan kemudian dipercaya Prabowo menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Artinya, ia pernah berada di dua posisi strategis: memimpin institusi kepolisian dan menjadi bagian dari lingkungan kerja terdekat presiden.
Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang loyalitas dan pengawasan di dalam pemerintahan.
Apakah seluruh aparat dan pejabat yang berada di sekitar presiden benar-benar bekerja dalam satu garis komando pemerintahan? Ataukah terdapat kepentingan lain yang berjalan di luar kendali politik presiden?
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika dugaan penyadapan disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Presiden Prabowo kemudian mengambil langkah dengan memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan setelah kasus tersebut mencuat.
Herindra bicara makar
Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, membuat perkara ini semakin sensitif.
Usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jumat (6/11/2026), Herindra menyebut dugaan penyadapan ilegal tersebut mengarah pada tindakan makar.
Pernyataan itu bukan hal ringan. Makar berkaitan dengan ancaman terhadap kekuasaan negara dan memiliki konsekuensi hukum serius.
Namun, penilaian tersebut masih harus dibedakan dari kesimpulan hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga menyampaikan bahwa sejauh informasi yang diterimanya, belum ditemukan indikasi makar. Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa motif dan konstruksi hukum perkara masih perlu dijelaskan secara terbuka.
Sementara itu, pemerintah dan penyidik masih harus mengurai siapa yang memerintahkan, bagaimana sistem tersebut digunakan, dan apakah ada pihak lain yang terlibat.
Apakah ada skenario melumpuhkan kekuasaan?
Dalam politik, upaya menjatuhkan seorang pemimpin tidak selalu harus dilakukan melalui kudeta militer atau gerakan terbuka.
Ada pula kemungkinan penggunaan instrumen nonmiliter: penguasaan informasi, pengumpulan data rahasia, tekanan terhadap orang-orang di sekitar pemimpin, hingga pembentukan situasi politik yang dapat melemahkan legitimasi pemerintahan.
Tetapi, kemungkinan tersebut bukan bukti bahwa skenario seperti itu sedang berlangsung dalam kasus Prabowo.
Untuk menyimpulkan adanya rencana pelengseran, penyidik harus menemukan hubungan antara aktivitas penyadapan, tujuan operasi, pihak yang memberikan perintah, dan rencana politik yang hendak dicapai.
Tanpa bukti tersebut, menyebut perkara ini sebagai kudeta yang telah direncanakan terlalu dini.
Meski demikian, satu persoalan tidak boleh diabaikan: apabila sistem pengawasan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan di luar hukum, siapa pun yang mengendalikannya berpotensi memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi kehidupan politik nasional.
Prabowo sedang diuji dari dalam
Kasus ini menjadi ujian bagi Prabowo dalam memastikan bahwa institusi negara tidak dikuasai kepentingan kelompok atau jaringan tertentu.
Pengusutan tidak boleh berhenti pada empat nama tersangka. Jika terdapat pemberi perintah, penyandang dana, atau pihak yang memanfaatkan hasil penyadapan, semuanya harus ditelusuri berdasarkan bukti.
Di sisi lain, proses hukum juga harus berjalan independen. Jangan sampai pemberantasan dugaan penyalahgunaan kewenangan justru berubah menjadi alat pertarungan antarkelompok di dalam pemerintahan.
Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan hanya apakah Prabowo pernah disadap oleh orang-orang yang berada dekat dengannya.
Persoalan yang jauh lebih besar adalah apakah ada kekuatan yang berusaha membangun kendali di dalam negara, tanpa sepengetahuan kepala pemerintahan.
Sebab, seorang presiden bisa menghadapi oposisi secara terbuka. Tetapi ketika ancaman diduga datang dari lingkaran yang memiliki akses terhadap informasi dan instrumen kekuasaan, persoalannya menjadi jauh lebih rumit.
Apakah Prabowo sedang menghadapi ancaman pelengseran dari dalam? Ataukah ini murni penyalahgunaan kewenangan yang belum terungkap seluruh motifnya?
Jawabannya kini berada pada keberanian penyidik membuka seluruh rantai perkara, bukan hanya mengungkap siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga siapa yang berada di belakangnya.(*)
