Pada tahap pertama program multiyears, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp1,3 triliun untuk pembangunan jalan, Rp220 miliar untuk jaringan irigasi, serta Rp124 miliar untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit regional.
Belum berhenti di situ. Pemprov juga menyiapkan sekitar Rp800 miliar untuk memulai proyek multiyears tahap kedua pada 2027. Kontraknya direncanakan berjalan bertahap hingga 2029.
Persoalannya, besarnya anggaran belum otomatis menjamin seluruh wilayah mendapatkan manfaat yang sama. Pemerintah menyebut penanganan jalan provinsi akan memprioritaskan ruas dengan lalu lintas tinggi, akses menuju sentra pangan dan pasar, konektivitas pelabuhan, serta daerah yang masih terisolasi.
Di sinilah pemerataan pembangunan menjadi salah satu hal yang patut diawasi dalam pembahasan berikutnya.
Pendidikan Rp3,3 Triliun, Kesehatan Lebih dari Rp1 Triliun
Sektor pelayanan dasar juga mendapat alokasi besar. Urusan pendidikan memperoleh anggaran lebih dari Rp3,3 triliun, sedangkan kesehatan dialokasikan lebih dari Rp1 triliun.
Anggaran pendidikan diarahkan untuk pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, rehabilitasi ruang belajar, serta penguatan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
Sementara sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan layanan rumah sakit milik pemerintah provinsi, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta perluasan akses bagi masyarakat di wilayah sulit dijangkau.
Di sektor pertanian, pemerintah menjanjikan dukungan melalui irigasi, pupuk, sarana produksi, jalan tani, sumur pompa, hingga alat dan mesin pertanian.
UMKM juga masuk dalam agenda belanja, mulai dari peningkatan kapasitas usaha, bantuan sarana produksi, pelatihan manajemen, sertifikasi halal, hingga fasilitasi izin edar BPOM.
Diterima Fraksi, Belum Berarti Selesai
Sembilan fraksi yang menyatakan menerima jawaban pemerintah terdiri atas NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, dan Harapan.
Ketua DPRD Sulsel, drg. Hj. Andi Rachmatika Dewi, menyimpulkan bahwa jawaban pemerintah pada prinsipnya telah diterima seluruh fraksi. Adapun persoalan teknis yang membutuhkan pendalaman akan dibahas melalui komisi dan Badan Anggaran.
