Makassar, katasulsel.com — Jalan mulus, irigasi lancar, sekolah dan rumah sakit lebih baik. Itulah sederet janji pembangunan yang dibawa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RAPBD 2027.
Namun, di balik angka-angka besar itu, ada pekerjaan rumah yang tidak kecil: bagaimana memastikan target pendapatan daerah tercapai dan anggaran pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat?
Dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Jumat (6/11/2026), sembilan fraksi akhirnya menyatakan menerima jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Pembahasan RAPBD 2027 pun disepakati berlanjut ke tahap berikutnya.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, membacakan jawaban Gubernur di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar.
Persetujuan sembilan fraksi itu menjadi lampu hijau politik bagi kelanjutan pembahasan. Tetapi bukan berarti seluruh persoalan anggaran sudah selesai. Sejumlah catatan teknis masih harus dibedah lebih lanjut melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD.
PAD Rp6,8 Triliun, Beban Terbesar Ada di Pajak Kendaraan
Pemerintah memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 sebesar Rp6,826 triliun. Angka ini naik sekitar Rp200 miliar atau 3 persen dibandingkan target tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp6,6 triliun.
Menariknya, sekitar 66,92 persen dari target PAD tersebut ditopang hanya oleh empat jenis pajak.
Pajak Kendaraan Bermotor ditargetkan menyumbang Rp1,831 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp997,97 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp1,457 triliun, dan Pajak Air Permukaan Rp281,28 miliar.
Total kontribusi keempatnya mencapai Rp4,568 triliun.
Artinya, kemampuan pemerintah menjaga penerimaan dari sektor pajak akan menjadi salah satu penentu apakah target PAD tersebut realistis atau justru menjadi beban dalam pelaksanaan anggaran.
Pemprov Sulsel mengandalkan pemutakhiran data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pembenahan administrasi, hingga perluasan pembayaran nontunai untuk mengejar target tersebut.
Rp1,78 Triliun untuk Jalan dan Irigasi
Di sisi belanja, sektor infrastruktur mendapat porsi besar. Belanja modal untuk pembangunan jalan dan jaringan irigasi dalam RAPBD 2027 mencapai Rp1,782 triliun.
Pada tahap pertama program multiyears, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp1,3 triliun untuk pembangunan jalan, Rp220 miliar untuk jaringan irigasi, serta Rp124 miliar untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit regional.
Belum berhenti di situ. Pemprov juga menyiapkan sekitar Rp800 miliar untuk memulai proyek multiyears tahap kedua pada 2027. Kontraknya direncanakan berjalan bertahap hingga 2029.
Persoalannya, besarnya anggaran belum otomatis menjamin seluruh wilayah mendapatkan manfaat yang sama. Pemerintah menyebut penanganan jalan provinsi akan memprioritaskan ruas dengan lalu lintas tinggi, akses menuju sentra pangan dan pasar, konektivitas pelabuhan, serta daerah yang masih terisolasi.
Di sinilah pemerataan pembangunan menjadi salah satu hal yang patut diawasi dalam pembahasan berikutnya.
Pendidikan Rp3,3 Triliun, Kesehatan Lebih dari Rp1 Triliun
Sektor pelayanan dasar juga mendapat alokasi besar. Urusan pendidikan memperoleh anggaran lebih dari Rp3,3 triliun, sedangkan kesehatan dialokasikan lebih dari Rp1 triliun.
Anggaran pendidikan diarahkan untuk pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, rehabilitasi ruang belajar, serta penguatan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
Sementara sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan layanan rumah sakit milik pemerintah provinsi, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta perluasan akses bagi masyarakat di wilayah sulit dijangkau.
Di sektor pertanian, pemerintah menjanjikan dukungan melalui irigasi, pupuk, sarana produksi, jalan tani, sumur pompa, hingga alat dan mesin pertanian.
UMKM juga masuk dalam agenda belanja, mulai dari peningkatan kapasitas usaha, bantuan sarana produksi, pelatihan manajemen, sertifikasi halal, hingga fasilitasi izin edar BPOM.
Diterima Fraksi, Belum Berarti Selesai
Sembilan fraksi yang menyatakan menerima jawaban pemerintah terdiri atas NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, dan Harapan.
Ketua DPRD Sulsel, drg. Hj. Andi Rachmatika Dewi, menyimpulkan bahwa jawaban pemerintah pada prinsipnya telah diterima seluruh fraksi. Adapun persoalan teknis yang membutuhkan pendalaman akan dibahas melalui komisi dan Badan Anggaran.
Wagub Fatmawati berharap pembahasan lanjutan dapat menyempurnakan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Ia juga menekankan agar setiap rupiah dalam APBD berorientasi pada kinerja, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Kini, perhatian publik tertuju pada tahap pembahasan berikutnya. Sebab, RAPBD bukan hanya soal angka triliunan rupiah di atas kertas. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada jalan yang benar-benar diperbaiki, irigasi yang mengalir, sekolah yang layak, rumah sakit yang melayani, dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
Sembilan fraksi sudah membuka jalan. Tantangan berikutnya adalah memastikan janji anggaran itu tidak berhenti sebagai deretan angka dalam dokumen pemerintah.
