Makassar, Katasulsel.com — Selama ini, daerah penghasil beras kerap menghadapi ironi: padi tumbuh di sawah sendiri, tetapi nilai ekonomi terbesar justru bisa dinikmati daerah lain.
Sidrap, Sulawesi Selatan, mencoba mengubah cerita itu. Bukan sekadar menanam dan memanen, tetapi juga mendorong agar hasil pertanian diolah di daerah sendiri. Langkah inilah yang kembali mendapat sorotan dari pemerintah pusat.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, secara terbuka mengapresiasi upaya Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tersebut. Pujian itu disampaikan saat peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).
Di hadapan para pejabat dan kepala daerah yang hadir, Dradjad menyinggung potensi pengolahan hasil pertanian di daerah asalnya. Menurut dia, langkah tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga dua digit.
“Jadi rupanya, dengan satu kabupaten atau satu kota mengolah hasil pertaniannya sendiri, pertumbuhannya bisa sampai double digit. Jadi ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa dicontoh kabupaten kota lain. Tepuk tangan untuk Sidrap,” ujar Dradjad.
Kalimat itu bukan sekadar tepuk tangan untuk satu kabupaten. Ada pesan ekonomi yang lebih besar: daerah penghasil jangan berhenti menjadi pemasok bahan mentah.
Ketika gabah dijual tanpa pengolahan lebih lanjut, sebagian peluang usaha bisa berkembang di tempat lain. Penggilingan, pengemasan, distribusi, hingga aktivitas perdagangan memiliki potensi menciptakan pekerjaan dan perputaran uang.
Sebaliknya, ketika rantai pengolahan diperkuat di daerah asal, manfaat ekonomi berpeluang dinikmati lebih dekat dengan petani dan masyarakat setempat.
Gagasan inilah yang sebelumnya juga disampaikan Dradjad dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 14 Oktober 2026. Saat itu, Sidrap disebut sebagai contoh daerah yang mendorong pengolahan gabah di wilayah sendiri untuk menciptakan nilai tambah.
Tentu, mengolah hasil pertanian bukan satu-satunya penentu pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur, akses pasar, pembiayaan, teknologi, dan kemampuan menjaga mutu produk juga menentukan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Namun, arah kebijakannya jelas: jangan biarkan potensi ekonomi berhenti di sawah.
Apresiasi terhadap Sidrap disampaikan dalam agenda yang lebih luas. Peluncuran GPIPS Sulampua 2026 diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperkuat koordinasi antardaerah dalam menjaga pasokan, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi pangan.
Mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”, kegiatan tersebut ditandai dengan seremoni pelepasan tali kapal secara virtual serta pelepasan truk Mini Distribution Center Tokomoditi Kota Makassar.
Hadir dalam kegiatan itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Deputi Bank Indonesia Thomas Djiwandjono, serta sejumlah kepala daerah.
Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, turut hadir untuk menegaskan dukungan pemerintah kabupaten terhadap upaya pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.
Menurut Nurkanaah, GPIPS merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya di kawasan timur Indonesia.
“Sebagai daerah lumbung pangan, Sidrap siap berkomitmen mendukung gerakan ini melalui penguatan produksi pertanian, hilirisasi, dan distribusi pangan yang merata,” tandasnya.
Pujian dari pemerintah pusat tentu menjadi kabar baik bagi Sidrap. Namun, ukuran keberhasilan hilirisasi bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau banyaknya gabah yang diolah di daerah sendiri.
Yang lebih penting, apakah petani memperoleh harga yang layak? Apakah usaha pengolahan membuka lapangan kerja? Apakah pasokan beras semakin terjaga dan harga pangan tetap terjangkau?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah hilirisasi benar-benar menjadi mesin kesejahteraan, bukan sekadar angka pertumbuhan.
Sidrap telah mendapat sorotan sebagai contoh yang layak dipelajari. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah dari sawah tidak berhenti pada laporan ekonomi, tetapi terasa sampai ke rumah-rumah petani.
Sebab, daerah lumbung pangan semestinya bukan hanya dikenal karena banyaknya gabah yang dihasilkan. Daerah itu juga harus kuat karena mampu mengolah hasilnya, menjaga pasokannya, dan menyejahterakan orang-orang yang menanamnya. (edy)
