200 Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat di Sidrap Belum Punya Rumah, Syaharuddin Siapkan Lahan

Jakarta, Katasulsel.com – Persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan hanya dengan menyekolahkan anak. Keluarga juga membutuhkan tempat tinggal yang layak dan peluang ekonomi agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Persoalan itulah yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, mengungkapkan sekitar 200 orang tua siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Sidrap belum memiliki rumah.

Data tersebut disampaikan Syaharuddin saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Dari total 500 siswa yang tercatat di SRT 1 Sidrap, sekitar 200 di antaranya berasal dari keluarga yang belum memiliki tempat tinggal sendiri.

“Kami punya data sebaran, data sebaran orang tua siswa yang memang tidak punya rumah, ada sekitar 200 orang,” kata Syaharuddin.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemkab Sidrap menyatakan kesiapan menyediakan sejumlah aset lahan milik pemerintah daerah untuk mendukung rencana pembangunan rumah layak huni bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat.

Lokasi yang ditawarkan tersebar di beberapa titik, termasuk kawasan sekitar Sekolah Rakyat dan sejumlah kecamatan di Sidrap.

“Kami punya beberapa tawaran tanah. Ada di dekat Sekolah Rakyat, ada di beberapa kecamatan,” ujarnya.

Komitmen penyediaan lahan ini menjadi langkah awal untuk mendorong agar manfaat program Sekolah Rakyat tidak hanya dirasakan anak-anak melalui pendidikan, tetapi juga menjangkau kehidupan keluarga mereka.

Kemensos: Sekolah Rakyat Bukan Hanya Urusan Pendidikan

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut positif inisiatif Pemkab Sidrap. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar program Sekolah Rakyat mampu memberikan dampak lebih luas.

Ia bahkan memberikan apresiasi terhadap komitmen Syaharuddin yang dinilai tidak berhenti pada pernyataan, tetapi menawarkan dukungan konkret berupa lahan.

“Kita senang kalau ada pimpinan daerah yang seperti bapak ini luar biasa, Indonesia butuh orang-orang kayak bapak ini, enggak cuma omon-omon,” kata Agus Jabo.

Agus menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. Program tersebut tidak hanya menyekolahkan anak dari keluarga miskin, tetapi juga mendorong pemberdayaan orang tua dan perbaikan kondisi tempat tinggal.

“Ini pengentasan kemiskinan secara komprehensif. Di Sekolah Rakyat itu, itu perintah Pak Presiden, anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa rencana pembangunan rumah harus didahului pendataan yang lebih terperinci. Pemerintah perlu memastikan keluarga penerima manfaat benar-benar membutuhkan rumah dan bersedia menempati lokasi yang nantinya disiapkan.

“Intinya harus didata lagi. Dari 500 siswa itu, kalau ada lahan, kemudian kita mau bangun di situ, siapa yang mau tinggal di situ. Yang penting mereka mau tinggal di situ,” jelasnya.

Orang Tua Juga Harus Diberdayakan

Menurut Agus Jabo, penyediaan rumah saja tidak cukup untuk memutus rantai kemiskinan. Keluarga penerima manfaat juga perlu memperoleh pendampingan dan pemberdayaan ekonomi agar memiliki penghasilan serta kemampuan hidup yang lebih baik.

Kemensos juga menaruh perhatian pada masa depan siswa setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Rakyat.

Pemerintah, kata dia, harus memikirkan keberlanjutan pendidikan maupun kesempatan kerja bagi para lulusan. Jangan sampai anak-anak telah menempuh pendidikan, tetapi tidak memiliki jalan untuk melanjutkan kuliah atau memasuki dunia kerja.

“Kita juga harus pikirkan hilirisasinya, Pak. Setelah anak-anak ini lulus mau ditaruh di mana? Karena kalau tidak kerja atau tidak kuliah, berarti kita gagal. Kita kan mau menggraduasi mereka. Sekolah Rakyat itu hanya jalan saja untuk mereka supaya hidup,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap siswa. Latar belakang keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan persoalan sosial membutuhkan perhatian khusus agar proses pendidikan dan pembinaan karakter berjalan optimal.

Agus Jabo meminta jajaran dinas sosial serta tim pendamping ikut memastikan anak-anak mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan.

Menyiapkan Solusi dari Anak hingga Keluarga

Audiensi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang saling terhubung. Pendidikan anak, pemberdayaan orang tua, penyediaan tempat tinggal layak, hingga penyiapan masa depan lulusan harus berjalan beriringan.

Bagi Sidrap, tawaran lahan dari pemerintah daerah menjadi salah satu bentuk dukungan untuk memperluas manfaat program Sekolah Rakyat.

Namun, realisasi pembangunan masih memerlukan pendataan penerima manfaat, kepastian lokasi, koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah, serta pembahasan teknis lebih lanjut.

Jika rencana tersebut dapat diwujudkan, manfaatnya tidak hanya berupa bangunan rumah. Lebih jauh, program ini diharapkan membuka kesempatan bagi keluarga siswa untuk memiliki kehidupan yang lebih layak, sementara anak-anak mereka memperoleh pendidikan dan masa depan yang lebih baik.

Sebab, mengeluarkan keluarga dari kemiskinan bukan hanya tentang memberikan akses sekolah kepada anak, tetapi juga memastikan mereka pulang ke rumah yang layak dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang semakin berdaya.(*)