Soppeng, Katasulsel.com — Politik infrastruktur selalu punya cara sendiri untuk diuji. Bukan di ruang rapat. Bukan di atas meja presentasi. Tetapi di hamparan aspal, di getaran roda kendaraan, dan di keluhan warga yang selama bertahun-tahun melewati jalan rusak.
Karena itu, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, memilih turun langsung ke lapangan. Ia tidak sekadar menerima laporan progres proyek Jalan Poros Soppeng–Wajo Paket IV. Ia ikut mengukur sendiri kualitas aspal di lokasi pekerjaan.
Hasilnya membuat legislator itu cukup puas.
Ketebalan aspal disebut mencapai 7,2 sentimeter. Dalam dunia konstruksi jalan, angka itu bukan sekadar hitungan teknis. Ia menjadi simbol bahwa proyek tidak dikerjakan asal jadi.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Peninjauan dilakukan di Desa Baringeng, Kabupaten Soppeng, salah satu titik pekerjaan proyek multiyears yang kini menjadi perhatian publik Sulawesi Selatan. Sufriadi datang bersama anggota DPRD Sulsel lainnya, Anarchie Arus Bakti. Mereka memastikan proyek yang dibiayai APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026 itu berjalan sesuai standar.
Jalan Soppeng–Wajo bukan sekadar ruas penghubung biasa.
Ia adalah jalur urat nadi ekonomi masyarakat. Jalur distribusi hasil pertanian. Jalur mobilitas warga. Jalur yang selama ini menjadi denyut aktivitas dua kabupaten.
Karena itu, proyek ini masuk dalam skema Multi Years Project (MYP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga 2027. Pemerintah provinsi bahkan mulai melakukan betonisasi bahu jalan di sejumlah titik strategis untuk memperkuat struktur jalan dan mendukung keselamatan pengguna kendaraan.
Di lapangan, Sufriadi meminta masyarakat bersabar. Sebab seluruh paket pekerjaan ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2027.
Tetapi yang menarik bukan hanya proyeknya.
Melainkan cara pengawasan itu dilakukan.
Politik anggaran kini mulai bergeser dari pola seremonial menuju pola kontrol langsung. Legislator tidak lagi hanya bicara di podium, tetapi turun melihat kondisi fisik pekerjaan. Bahkan mendengar langsung aspirasi warga terkait kualitas jalan dan progres pengerjaan.
Warga pun mulai berharap proyek multiyears ini benar-benar menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar tambal sulam tahunan yang cepat rusak saat musim hujan datang.
Harapan itu bukan tanpa alasan.
Sebelumnya, ruas jalan di wilayah Wajo sempat mengalami longsor akibat cuaca ekstrem dan banjir. DPRD Sulsel ketika itu meminta percepatan penanganan agar konektivitas antarwilayah tidak lumpuh.
Kini, perlahan wajah jalan provinsi di kawasan Soppeng–Wajo mulai berubah.
Aspal baru mulai terbentang. Bahu jalan diperkuat beton. Mobilitas masyarakat mulai terasa lebih nyaman.
Dalam bahasa pembangunan, inilah yang disebut efek konektivitas. Ketika jalan membaik, biaya logistik turun. Distribusi hasil pertanian lebih cepat. Pergerakan ekonomi ikut hidup.
Dan di Sulawesi Selatan, proyek jalan bukan lagi sekadar proyek fisik.
Ia sudah menjadi panggung pembuktian: apakah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, atau hanya berhenti di baliho dan papan proyek.
