Enrekang, Katasulsel.com — Ketegangan terkait rencana proyek tambang emas di wilayah Leoran dan sekitarnya, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, memuncak. Seorang warga negara China yang disebut sebagai perwakilan investor dilaporkan menjadi korban penganiayaan oleh warga pada Jumat, 6 Maret 2026.
Akibat insiden tersebut, korban langsung dilarikan ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Maspul Enrekang untuk mendapatkan perawatan medis. Korban dilaporkan mengalami sejumlah luka serius setelah insiden yang terjadi saat tim investor berencana mengambil sampel di lokasi rencana tambang.
Situasi di lapangan sempat memanas. Warga yang berada di sekitar area tambang diduga tersulut emosi setelah mengetahui adanya aktivitas pengambilan sampel yang dinilai dilakukan tanpa koordinasi yang jelas dengan masyarakat setempat.
Misbah, salah satu perwakilan masyarakat lingkar tambang, mengatakan kemarahan warga dipicu oleh tindakan investor yang dianggap masuk ke wilayah tersebut tanpa izin.
“Warga sangat emosi melihat tindakan ini. Mereka menganggap hal tersebut sebagai provokasi sehingga suasana memanas dan berujung penganiayaan,” ujar Misbah saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Polres Enrekang, Jumat malam.
Tak hanya warga negara China yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Seorang perempuan
Kedua korban saat ini masih menjalani perawatan medis.
Kasus ini kini telah ditangani oleh jajaran Polres Enrekang setelah pihak investor melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada pihak kepolisian.
Kasat Reskrim Polres Enrekang, AKP Herman, menegaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap kronologi dan pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
“Kami akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan profesional untuk memastikan kebenaran kejadian serta mengidentifikasi pelaku dalam kasus ini,” ujarnya.
Peristiwa ini semakin memperkeruh hubungan antara sebagian masyarakat lokal dengan pihak investor terkait rencana pengembangan tambang emas di kawasan Leoran.
Sejumlah pihak kini mendorong adanya dialog dan mediasi antara masyarakat dan investor guna meredam ketegangan yang berpotensi meluas. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan juga diharapkan dapat mengambil langkah cepat agar konflik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.(ZF)
Tinggalkan Balasan