Sidrap, katasulsel.com — Setelah berbulan-bulan berhadapan dengan kemarau, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kini menghadapi pekerjaan berikutnya: memastikan air tersedia ketika petani mulai menanam kembali.
Persoalannya bukan semata kapan hujan turun. Air harus sampai ke sawah, mengalir melalui jaringan irigasi yang siap, dan tersedia sesuai kebutuhan tanaman. Dari sinilah persiapan musim tanam Desember 2026 hingga Maret 2027 menjadi penting bagi daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung beras Sulawesi Selatan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Sidrap pun mulai memetakan titik-titik jaringan irigasi yang membutuhkan pembenahan. Langkah ini dibahas dalam Rapat Pleno dan Rapat Koordinasi Komisi Irigasi Kabupaten Sidrap Tahun 2026 di Aula Saromase, Rabu (28/10/2026).
Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, memimpin langsung pertemuan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, petugas pengairan, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani.
Ada target yang ingin dikejar dalam musim tanam mendatang: produksi padi mencapai 10 ton per hektare di seluruh hamparan sawah Sidrap.
“Untuk musim tanam Desember, Januari, Februari, Maret kita kejar bagus dan kita harus ikhlas, kita naik kelas. Bukan enam ton, tetapi target kita 10 ton per hektare di semua hamparan sawah kita,” tegas Syaharuddin.
Target 10 ton per hektare bukan perkara sederhana. Produktivitas padi dipengaruhi banyak faktor, mulai dari varietas benih, kondisi tanah, pemupukan, pengendalian hama, hingga ketersediaan air pada fase pertumbuhan tanaman.
Karena itu, pembenahan irigasi menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diselesaikan sebelum musim tanam berlangsung.
Syaharuddin meminta seluruh pihak mengidentifikasi saluran dan titik pengairan yang membutuhkan penanganan. Pemetaan sejak awal diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas sehingga persoalan distribusi air tidak baru diketahui ketika tanaman sudah membutuhkan pasokan.
Pengalaman menghadapi kemarau panjang akibat fenomena El Niño juga menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah dan petani. Ketika curah hujan terbatas, ketergantungan terhadap jaringan pengairan dan sumber air alternatif semakin terasa.
Artinya, keberhasilan musim tanam mendatang tidak cukup mengandalkan harapan akan datangnya hujan. Kesiapan infrastruktur dan koordinasi antarpihak tetap menjadi bagian penting dari strategi pertanian.
Dalam rapat tersebut, Syaharuddin mengapresiasi dukungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) dalam memenuhi kebutuhan air pertanian.
Upaya itu antara lain dilakukan melalui program Listrik Masuk Sawah dan pemanfaatan sumur bor.
Kedua langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membantu pengairan, terutama ketika pasokan air dari sumber utama belum mencukupi kebutuhan petani.
“Secara keseluruhan, Sidrap naik hasil pertaniannya karena kerja sama kita semuanya,” ujar Syaharuddin.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peningkatan produksi tidak hanya bertumpu pada petani. Pemerintah daerah, petugas pengairan, penyuluh, dan pemangku kepentingan lainnya juga memiliki peran dalam memastikan proses produksi berjalan lebih baik.
Namun, efektivitas dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi lapangan, kecukupan sumber air, serta ketepatan distribusi ke wilayah yang membutuhkan.
Perwakilan BBWS Pompengan Jeneberang, Firdaus, mengingatkan bahwa dampak kekeringan masih perlu diantisipasi.
Berdasarkan prediksi BMKG yang disampaikannya dalam rapat, musim hujan diperkirakan mulai berlangsung pada awal Desember atau paling cepat akhir November 2026.
Perkiraan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun rencana tanam. Meski demikian, waktu datangnya hujan tidak otomatis menjamin seluruh lahan memperoleh air dalam jumlah yang cukup.
Jaringan irigasi tetap perlu dipantau, sementara distribusi air harus disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Firdaus menyatakan BBWS Pompengan Jeneberang siap membantu pemantauan ketersediaan air dan kelancaran distribusi melalui jaringan irigasi.
Dukungan itu diharapkan membantu pelaksanaan rencana tata tanam secara serentak di wilayah Sidrap.
Rapat koordinasi telah membuka jalan untuk memetakan kebutuhan. Tahap berikutnya adalah memastikan hasil pembahasan benar-benar diterjemahkan menjadi pekerjaan di lapangan.
Titik irigasi yang bermasalah perlu diketahui secara jelas. Kebutuhan perbaikan harus diprioritaskan, sementara sumber air alternatif dan pembagian distribusinya perlu dipastikan sesuai kondisi masing-masing hamparan.
Sebab, bagi petani, keberhasilan persiapan musim tanam tidak diukur dari banyaknya rapat yang digelar. Ukurannya lebih sederhana: apakah air tersedia ketika dibutuhkan, apakah tanaman tumbuh dengan baik, dan apakah hasil panen meningkat.
Sidrap kini membidik produktivitas 10 ton per hektare. Target itu menjadi tantangan sekaligus dorongan untuk memperbaiki pengelolaan pertanian secara menyeluruh.
Setelah kemarau menguji ketahanan petani, musim tanam berikutnya akan menguji kesiapan pengairan dan kemampuan semua pihak bekerja bersama.
Air harus tersedia. Irigasi harus berfungsi. Dan target produksi harus diperjuangkan melalui kerja nyata di sawah. (edybasri)
