Sidrap, Katasulsel.com ā Angka itu terlihat meyakinkan. Realisasi belanja APBD Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 73,29 persen. Dalam data Kementerian Dalam Negeri yang dirujuk dalam pemberitaan, Sidrap berada di peringkat keempat nasional untuk kategori kabupaten.
Rata-rata realisasi belanja kabupaten secara nasional tercatat 58,82 persen.
Artinya, realisasi belanja Sidrap lebih tinggi 14,47 poin persentase dibandingkan rata-rata tersebut.
Ini capaian yang patut diperhatikan. Tetapi angka penyerapan anggaran juga menyisakan pertanyaan yang tak kalah penting: seberapa jauh uang yang sudah dibelanjakan itu benar-benar dirasakan masyarakat?
Sebab, dalam urusan APBD, cepat membelanjakan uang dan tepat menggunakan uang adalah dua hal yang berbeda.
Bukan sekadar mengejar angka
Di bawah kepemimpinan Bupati Syaharuddin Alrif, capaian tersebut menjadi salah satu indikator pelaksanaan anggaran daerah.
Realisasi belanja yang relatif tinggi dapat menunjukkan bahwa program pemerintah mulai berjalan dan anggaran telah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Namun, angka itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh program berjalan efektif atau manfaatnya sudah merata.
Ada pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Bagaimana kondisi jalan yang menjadi akses petani? Apakah layanan kesehatan semakin mudah dijangkau? Apakah fasilitas pendidikan semakin baik? Apakah program pertanian benar-benar membantu petani meningkatkan produktivitas dan menghadapi risiko musim kemarau?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu masyarakat memahami kualitas belanja daerah, bukan hanya kecepatannya.
Sebab, APBD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di dalamnya ada harapan warga yang menunggu pelayanan, petani yang membutuhkan dukungan produksi, serta pelaku usaha yang berharap aktivitas ekonomi daerah terus bergerak.
Peringkat tinggi, pekerjaan belum selesai
Posisi keempat nasional tentu menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk menjaga konsistensi pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun.
Namun, peringkat tersebut perlu dibaca bersama sejumlah indikator lain, seperti kualitas pekerjaan fisik, ketepatan sasaran program, realisasi pendapatan, serta hasil pembangunan yang benar-benar bisa diukur.
Bersambung…
Penyerapan anggaran yang tinggi tidak otomatis menjamin hasil pembangunan yang baik. Sebaliknya, realisasi yang belum maksimal juga perlu dilihat berdasarkan jenis program, jadwal pelaksanaan, dan alasan anggaran belum terserap.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan sekadar mempertahankan posisi di tingkat nasional. Tantangannya adalah memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang sepadan.
Pengawasan juga penting. Pekerjaan yang selesai harus memenuhi standar. Program yang dijalankan harus menjawab kebutuhan. Sementara kegiatan yang belum mencapai target perlu dievaluasi agar hambatannya tidak terus berulang.
Ukuran keberhasilan ada pada masyarakat
Bagi masyarakat Sidrap, angka 73,29 persen akan semakin bermakna apabila dapat dihubungkan dengan perubahan yang nyata.
Misalnya, petani memperoleh akses pengairan yang lebih baik, infrastruktur desa semakin layak, pelayanan publik menjadi lebih cepat, atau program pemberdayaan ekonomi menghasilkan manfaat yang terukur.
Itulah yang membuat capaian administratif menjadi relevan bagi kehidupan warga.
Pemerintah Kabupaten Sidrap masih memiliki pekerjaan untuk menjaga agar pelaksanaan program prioritas berlangsung efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, keterbukaan informasi mengenai program, anggaran, serta hasil pelaksanaannya akan membantu publik menilai kemajuan secara lebih objektif.
Pada akhirnya, peringkat keempat nasional merupakan satu potret kinerja anggaran, bukan garis finis pembangunan.
Angka realisasi boleh menjadi kabar baik. Namun, ukuran yang paling dekat dengan masyarakat tetap sederhana: apakah jalan menjadi lebih baik, pelayanan semakin mudah, ekonomi warga bergerak, dan kebutuhan dasar semakin terpenuhi?
Sebab, APBD yang berhasil bukan hanya APBD yang uangnya sudah dibelanjakan. Lebih dari itu, APBD harus mampu mengubah anggaran menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. (*)
