Jakarta, katasulsel.com — Sebuah pertemuan di Jakarta Timur, Kamis (18/6/2026), tiba-tiba memantik perhatian baru soal arah kebijakan penanganan narkotika di Parepare.
Tasming Hamid bertemu langsung dengan Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, di ruang kerja BNN RI. Agenda yang dibawa bukan sekadar koordinasi biasa, melainkan dorongan percepatan pembentukan instansi vertikal BNN di Kota Parepare.
Di balik istilah birokrasi itu, tersimpan satu kemungkinan besar: kehadiran struktur BNN yang lebih dekat dan permanen di Parepare.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari advokasi BNN Provinsi Sulawesi Selatan, yang sebelumnya mendorong penguatan kelembagaan di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Parepare menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung seluruh proses pembentukan, mulai dari persyaratan administratif hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
Tasming Hamid menegaskan, kehadiran BNN di tingkat kota akan memperkuat gerak pencegahan, edukasi, hingga penindakan penyalahgunaan narkotika.
“Ini langkah penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat,” ujarnya.
Jika rencana ini disetujui, Parepare tidak lagi hanya menjadi wilayah kerja pengawasan dari provinsi, tetapi bisa memiliki struktur BNN sendiri yang lebih dekat dengan lapangan.
Artinya, respons terhadap kasus narkotika bisa lebih cepat, lebih langsung, dan lebih terintegrasi di tingkat kota.
Pertemuan ini pun menimbulkan satu pertanyaan yang mulai ramai dibicarakan: apakah Parepare sedang bersiap menjadi salah satu pusat komando baru perang melawan narkoba di Sulawesi Selatan?
Yang jelas, dari Jakarta, sinyalnya sudah dikirim—dan Parepare kini menunggu jawabannya. (*)
