PAREPARE — Angka Rp957,2 miliar kini menjadi salah satu angka penting yang akan menentukan arah pembangunan Kota Parepare pada 2027.
Bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di balik nominal itu ada jalan yang harus diperbaiki, layanan kesehatan yang harus ditingkatkan, pelayanan publik yang harus dipercepat, serta kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat yang menunggu keberpihakan pemerintah.
Angka tersebut merupakan proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang diserahkan Pemerintah Kota Parepare kepada DPRD dalam rapat paripurna, Rabu (29/7/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Parepare dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, H. Hermanto P., yang mewakili Wali Kota.
Para pimpinan dan anggota DPRD, jajaran asisten dan staf ahli pemerintah daerah, kepala OPD, camat hingga lurah se-Kota Parepare turut hadir.
Rp957,2 Miliar, Mau Dibawa ke Mana?
Inilah pertanyaan yang kemudian menjadi penting.
Sebab, Rp957,2 miliar lebih bukan uang kecil bagi kota dengan wilayah yang tidak terlalu luas seperti Parepare.
Dana tersebut diproyeksikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
Namun angka pendapatan hanyalah satu sisi.
Yang jauh lebih ditunggu masyarakat adalah bagaimana uang tersebut diterjemahkan menjadi program yang benar-benar terasa.
Pemerintah Kota Parepare menyebut arah kebijakan anggaran 2027 akan diarahkan untuk membiayai program strategis pembangunan daerah, sekaligus diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat.
Hermanto mengatakan kepentingan masyarakat tetap ditempatkan sebagai prioritas.
Sektor pelayanan publik, kesehatan, sosial, ekonomi dan pembangunan daerah menjadi bagian yang akan mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran.
“Belanja daerah diarahkan untuk mendukung program dan kegiatan strategis pembangunan provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta mendukung pelayanan regional maupun nasional,” kata Hermanto.
DPRD Belum Membuka Semua Kartu
Penyerahan KUA-PPAS belum berarti APBD 2027 sudah final.
Justru dari sinilah pembahasan anggaran memasuki tahap yang lebih menentukan.
Dokumen yang diserahkan pemerintah akan dibahas lebih mendalam oleh DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.
Di meja pembahasan itulah angka-angka akan diuji.
Program mana yang harus diprioritaskan?
Mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat?
Mana yang harus ditunda?
Dan yang tak kalah penting, apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi warga Parepare?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi bagian dari proses pembahasan APBD 2027.
Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal dan menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien serta tepat sasaran.
Hermanto juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menyiapkan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pembahasan.
Ini penting.
Sebab pembahasan anggaran tidak cukup hanya mengandalkan daftar program. Setiap program idealnya memiliki dasar kebutuhan, target yang jelas, indikator keberhasilan dan manfaat yang dapat diukur.
Warga Parepare Menunggu Hasil, Bukan Sekadar Angka
Pada akhirnya, APBD bukan sekadar dokumen pemerintah.
Ia adalah cermin dari pilihan politik pembangunan.
Ketika anggaran kesehatan diperbesar, ada masyarakat yang berharap layanan kesehatan semakin mudah.
Ketika sektor ekonomi diperkuat, pelaku usaha kecil menunggu dampaknya.
Ketika pelayanan publik mendapatkan anggaran, warga berharap urusan administrasi tidak lagi berbelit.
Dan ketika pembangunan infrastruktur dibiayai, masyarakat tentu ingin melihat hasilnya di lapangan.
Karena itu, Rp957,2 miliar lebih yang diproyeksikan menjadi pendapatan Parepare pada 2027 akan menghadapi satu ujian sederhana:
seberapa besar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat?
Pemerintah dan DPRD Parepare kini memiliki pekerjaan yang sama-sama berat.
Bukan hanya menyusun angka.
Tetapi memastikan angka tersebut berubah menjadi kebijakan yang masuk akal, program yang tepat sasaran, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan warga.
Sebab bagi masyarakat, APBD tidak dinilai dari tebalnya dokumen.
APBD dinilai dari apa yang berubah setelah uang itu dibelanjakan.
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Parepare Hari Ini .
