Luwu, Katasulsel.com — Sebuah gapura baru berdiri di Desa Karang-Karangan, Kabupaten Luwu. Namanya Kampung Malaja. Namun, kehadiran gapura itu bukan sekadar penanda kawasan atau ornamen penyambut pengunjung. Di balik peresmiannya, tersimpan pekerjaan lebih besar: menyelamatkan ikan Malaja yang mulai menghadapi ancaman kepunahan.
Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo bersama Pemerintah Kabupaten Luwu menjadikan Desa Karang-Karangan sebagai desa binaan. Peresmian tersebut dirangkaikan dengan peluncuran Gapura Kampung Malaja dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara perguruan tinggi dan sejumlah pemerintah desa, Rabu (18/11/2026).
Langkah ini membuka babak baru bagi Karang-Karangan. Desa pesisir tersebut tidak hanya diarahkan menjadi kawasan wisata bahari dan kuliner, tetapi juga diharapkan menjadi ruang perlindungan bagi kekayaan hayati laut yang selama ini menjadi identitas masyarakat setempat.
Kantongi Putusan MA, Ahli Waris Desak BPN Luwu Batalkan Sertifikat, Koordinat Jadi Alasan PenundaanAncaman terhadap ikan Malaja menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Asisten I Setda Kabupaten Luwu, Ahyar Kasim, S.H., M.H., yang hadir mewakili Bupati Luwu, mengingatkan bahwa spesies ikonik tersebut berpotensi semakin sulit ditemukan apabila kerusakan lingkungan dan praktik penangkapan ikan yang merusak terus dibiarkan.
Bahkan, ia memperkirakan ikan Malaja bisa terancam punah dalam kurun sepuluh tahun mendatang jika tidak ada penanganan serius dan keterlibatan seluruh pihak.
Peringatan itu bukan tanpa alasan. Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan persoalan limbah menjadi dua persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan kawasan pesisir Karang-Karangan.
Ahyar menegaskan, Pemkab Luwu tidak ingin pengembangan kawasan pesisir hanya berhenti pada seremoni. Pemerintah daerah, kata dia, akan memperkuat pengawasan serta berkoordinasi dengan Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) untuk menindak pelaku pemboman ikan.
“Pemkab Luwu akan turun tangan, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga penindakan terhadap pelaku pemboman ikan di perairan Karang-Karangan dan sekitarnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan limbah perusahaan. Menurutnya, investasi dan kelestarian lingkungan seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Aktivitas ekonomi harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan ekosistem laut.
Dari lingkungan akademisi, dukungan terhadap perlindungan kawasan tersebut datang dari Fakultas Hukum Unanda. Dekannya, Dr. Haedar Djidar, S.H., M.H., menyatakan kesiapan kampus untuk mendorong penyusunan perangkat hukum yang dapat menjadi dasar pengelolaan kawasan Karang-Karangan.

