Luwu, Katasulsel.com — Sebuah gapura baru berdiri di Desa Karang-Karangan, Kabupaten Luwu. Namanya Kampung Malaja. Namun, kehadiran gapura itu bukan sekadar penanda kawasan atau ornamen penyambut pengunjung. Di balik peresmiannya, tersimpan pekerjaan lebih besar: menyelamatkan ikan Malaja yang mulai menghadapi ancaman kepunahan.

Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo bersama Pemerintah Kabupaten Luwu menjadikan Desa Karang-Karangan sebagai desa binaan. Peresmian tersebut dirangkaikan dengan peluncuran Gapura Kampung Malaja dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara perguruan tinggi dan sejumlah pemerintah desa, Rabu (18/11/2026).

Langkah ini membuka babak baru bagi Karang-Karangan. Desa pesisir tersebut tidak hanya diarahkan menjadi kawasan wisata bahari dan kuliner, tetapi juga diharapkan menjadi ruang perlindungan bagi kekayaan hayati laut yang selama ini menjadi identitas masyarakat setempat.

Ancaman terhadap ikan Malaja menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Asisten I Setda Kabupaten Luwu, Ahyar Kasim, S.H., M.H., yang hadir mewakili Bupati Luwu, mengingatkan bahwa spesies ikonik tersebut berpotensi semakin sulit ditemukan apabila kerusakan lingkungan dan praktik penangkapan ikan yang merusak terus dibiarkan.

Bahkan, ia memperkirakan ikan Malaja bisa terancam punah dalam kurun sepuluh tahun mendatang jika tidak ada penanganan serius dan keterlibatan seluruh pihak.

Peringatan itu bukan tanpa alasan. Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan persoalan limbah menjadi dua persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan kawasan pesisir Karang-Karangan.

Ahyar menegaskan, Pemkab Luwu tidak ingin pengembangan kawasan pesisir hanya berhenti pada seremoni. Pemerintah daerah, kata dia, akan memperkuat pengawasan serta berkoordinasi dengan Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) untuk menindak pelaku pemboman ikan.

“Pemkab Luwu akan turun tangan, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga penindakan terhadap pelaku pemboman ikan di perairan Karang-Karangan dan sekitarnya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan limbah perusahaan. Menurutnya, investasi dan kelestarian lingkungan seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Aktivitas ekonomi harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan ekosistem laut.

Dari lingkungan akademisi, dukungan terhadap perlindungan kawasan tersebut datang dari Fakultas Hukum Unanda. Dekannya, Dr. Haedar Djidar, S.H., M.H., menyatakan kesiapan kampus untuk mendorong penyusunan perangkat hukum yang dapat menjadi dasar pengelolaan kawasan Karang-Karangan.

Instrumen yang disiapkan bisa berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati hingga Peraturan Desa. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya mengatur pengembangan wisata, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap nelayan tradisional dan ekosistem laut.

Salah satu gagasan yang didorong ialah penerapan pembatasan waktu penangkapan ikan atau closed season, terutama menjelang dan setelah musim ikan. Dengan pengaturan tersebut, populasi ikan diharapkan memiliki kesempatan berkembang biak tanpa tekanan penangkapan berlebihan.

Di sinilah peran ilmu pengetahuan menjadi penting.

Guru Besar Perikanan Unanda, Prof. Dr. Ir. Halid, yang meneliti ikan Malaja, mengingatkan bahwa upaya penyelamatan spesies tersebut tidak cukup hanya dengan melarang praktik penangkapan yang merusak.

Habitatnya juga harus diselamatkan.

Menurutnya, terumbu karang memiliki fungsi penting sebagai kawasan pemijahan atau spawning ground. Ketika ikan bermigrasi untuk berkembang biak, keberadaan habitat yang terjaga menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan populasinya.

Karena itu, pengaturan zonasi laut perlu diterapkan secara serius. Kawasan yang menjadi habitat penting ikan Malaja harus mendapatkan perlindungan agar tidak terus mengalami tekanan akibat aktivitas manusia.

Bagi masyarakat Karang-Karangan, ikan Malaja juga memiliki ikatan historis dan kultural. Warga setempat meyakini keberadaannya sebagai anugerah leluhur yang berkaitan dengan situs pesisir Sawang Datu.

Artinya, upaya konservasi bukan semata-mata urusan menjaga satu jenis ikan. Ada identitas lokal, pengetahuan tradisional, dan potensi ekonomi masyarakat pesisir yang ikut dipertaruhkan.

Peresmian Kampung Malaja ditandai dengan pengguntingan pita gapura dan penandatanganan kerja sama antara Unanda Palopo dengan sejumlah pemerintah desa. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Yayasan Universitas Andi Djemma Palopo, Prof. Baharuddin Mappangaja, jajaran civitas akademika, serta kepala desa dari Pabaressang, Pamesakan, Lare-Lare, Padang Kalua dan Karang-Karangan.

Kepala Desa Padang Kalua, Umi, S.Pd., M.Pd., turut memberikan apresiasi kepada mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler (KKN-R) Unanda Angkatan XLIII atas program pengabdian yang telah dilaksanakan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa Karang-Karangan, Asbar Idrus, menyampaikan terima kasih kepada yayasan, civitas akademika, dan mahasiswa KKN yang telah mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan desa tersebut.

Ia berharap pengalaman pengabdian mahasiswa di Karang-Karangan menjadi bekal berharga sebelum mereka menyelesaikan masa studi dan memasuki kehidupan profesional.

Namun, setelah gapura diresmikan dan MoU ditandatangani, pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai.

Kampung Malaja akan dinilai bukan dari megahnya gapura, melainkan dari seberapa jauh kawasan pesisir mampu dijaga, praktik penangkapan ikan destruktif dihentikan, dan populasi ikan Malaja tetap bertahan.

Sebab, sebuah kampung bisa diberi nama dan dipromosikan sebagai destinasi wisata. Tetapi, tanpa laut yang sehat, ikon yang menjadi kebanggaannya bisa saja tinggal cerita. (*)