Jakarta, katasulsel.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Perhatian kini beralih kepada satu pertanyaan besar: siapa yang bakal dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia?
Hingga Kamis (12/11/2026), belum ada nama yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo sebagai calon pengganti Gibran.
Namun, perbincangan mengenai figur potensial mulai mengemuka. Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang politik, mulai dari pimpinan partai, pejabat pemerintahan hingga mantan kepala daerah, disebut-sebut berpeluang masuk dalam pertimbangan politik.
Nama-nama tersebut masih sebatas bursa spekulasi dan analisis politik. Belum ada kepastian bahwa mereka telah dipilih atau bahkan diajukan secara resmi oleh Presiden.
10 Nama Mulai Diperbincangkan
Sejumlah figur yang muncul dalam pemberitaan dan pembicaraan publik terkait kemungkinan pengganti Gibran antara lain:
- Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Ketua Umum Partai Demokrat.
- Anies Baswedan – Mantan Gubernur DKI Jakarta.
- Puan Maharani – Ketua DPR RI.
- Sufmi Dasco Ahmad – Wakil Ketua DPR RI.
- Ahmad Muzani – Ketua MPR RI.
- Sugiono – Menteri Luar Negeri.
- Prasetyo Hadi – Menteri Sekretaris Negara.
- Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet.
- Sjafrie Sjamsoeddin – Menteri Pertahanan.
- Pramono Anung – Gubernur DKI Jakarta.
Kemunculan nama-nama tersebut memperlihatkan luasnya spektrum figur yang diperbincangkan. Ada tokoh partai politik, pimpinan lembaga negara, menteri hingga figur yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan.
Meski demikian, masuknya sebuah nama dalam bursa pemberitaan tidak otomatis menunjukkan adanya dukungan politik dari Presiden maupun partai-partai pendukung pemerintah.
Prabowo Punya Kewenangan Mengusulkan Dua Nama
Pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.
Mekanismenya telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam ketentuan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
Selanjutnya, MPR memiliki kewenangan menentukan satu dari dua nama yang diajukan Presiden.
Artinya, keputusan awal mengenai siapa saja yang masuk dalam dua nama resmi berada di tangan Prabowo. Sementara keputusan akhir berada di tangan MPR.
Bukan Sekadar Mencari Pengganti
Pergantian Wakil Presiden kali ini bukan hanya persoalan mengisi jabatan yang kosong. Pilihan Prabowo juga berpotensi menjadi keputusan politik penting bagi keberlanjutan pemerintahan.
Figur yang dipilih nantinya harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, menjaga stabilitas pemerintahan, sekaligus menjalankan fungsi konstitusional sebagai Wakil Presiden.
Karena itu, nama yang paling sering disebut dalam pemberitaan belum tentu menjadi pilihan akhir.
Dinamika komunikasi antarpartai, pertimbangan Presiden, serta kalkulasi dukungan di MPR akan menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Untuk sementara, publik masih harus menunggu langkah resmi Prabowo.
Sepuluh nama boleh meramaikan bursa, tetapi hanya dua yang nantinya akan dibawa Presiden ke hadapan MPR. Dari dua nama itulah, Indonesia akan mendapatkan Wakil Presiden baru untuk mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan.(*)
