LUWU, katasulsel.com – Di banyak daerah, malam adalah waktu orang pulang dan menutup pintu rumah. Tetapi di Walenrang, Luwu, malam justru berubah menjadi panggung ketegangan. Batu beterbangan, busur panah dilepas, jalan nasional lumpuh, dan lima orang dilaporkan terluka dalam bentrok antarwarga yang kembali pecah.
Peristiwa itu terjadi di wilayah Kecamatan Walenrang, melibatkan dua kelompok warga dari kampung bertetangga. Bentrokan disebut berlangsung sejak Kamis malam hingga Jumat pagi. Situasi mencekam membuat arus lalu lintas di Jalur Trans Sulawesi terganggu, kendaraan tertahan, dan warga memilih menjauh demi keselamatan.
Ini bukan cerita baru. Justru di situlah letak masalahnya. Ketika bentrok kampung kembali terjadi di titik yang sama, maka persoalannya bukan sekadar emosi sesaat. Ada bara lama yang tak pernah benar-benar dipadamkan. Bisa soal batas wilayah, harga diri kelompok, dendam turun-temurun, atau kegagalan mediasi yang hanya selesai di atas kertas.
Di Indonesia, konflik horizontal sering lahir dari hal kecil, lalu tumbuh menjadi besar karena diwariskan. Satu ejekan dibalas lemparan batu. Satu luka dibayar luka berikutnya. Lama-lama, generasi muda mewarisi permusuhan yang bahkan mereka tak tahu asal mula lengkapnya.
Polisi menyebut situasi berangsur kondusif setelah aparat turun tangan. Namun pertanyaan pentingnya bukan kapan bentrok berhenti, melainkan kapan konflik selesai. Dua hal itu berbeda. Bentrok bisa reda pagi ini, tapi dendam bisa menunggu malam berikutnya.
Yang paling dirugikan selalu masyarakat biasa. Pedagang kehilangan pembeli, sopir kehilangan waktu, anak-anak menyaksikan kekerasan sebagai tontonan, dan warga hidup dalam rasa waswas. Sementara tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi peneduh kadang baru bicara setelah api membesar.
Luwu adalah daerah besar dengan sejarah kuat dan kultur persaudaraan yang kaya. Ironis jika energi masyarakat justru habis untuk perang kampung yang tak menghasilkan apa-apa selain luka dan trauma. Tidak ada pemenang dalam bentrok antarwarga. Yang menang hanya ketakutan.
Karena itu, penyelesaian tak cukup dengan patroli dan penjagaan sementara. Harus ada meja damai permanen: tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan generasi muda duduk bersama. Peta persoalan dibuka terang-terangan. Kesepakatan dijaga bersama.
Jika tidak, maka setiap kali hujan turun atau malam datang, warga akan bertanya dengan cemas: apakah ini malam tenang, atau malam ketika batu kembali berbicara?
