Soppeng, katasulsel.com – Ketika banyak daerah berlomba memamerkan capaian integritas, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng justru mengambil sikap berbeda.
Meski Kabupaten Soppeng tercatat sebagai daerah dengan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) tertinggi di Sulawesi Selatan Tahun 2025 dengan skor 80,48, Suwardi Haseng memilih tidak larut dalam euforia.
Sebaliknya, ia mengaku masih melihat adanya “lampu kuning” bahkan “lampu merah” dalam tata kelola pemerintahan yang harus segera dibenahi.
Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dipimpin Kepala Satuan Tugas Wilayah 4.2 Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Tri Budi Rachmanto, di Kantor Bupati Soppeng, Kamis (30/7/2026).
Juara SPI, Tapi Belum Puas
Bagi sebagian daerah, predikat peringkat pertama SPI mungkin sudah cukup menjadi alasan untuk berbangga.
Namun tidak bagi Suwardi Haseng.
Di hadapan tim KPK dan jajaran pimpinan perangkat daerah, ia secara terbuka mengakui masih ada sejumlah sektor yang dinilai rentan dan membutuhkan perhatian serius.
“Capaian peringkat pertama di Sulsel ini memang hasil kerja bersama, namun kami tidak boleh tutup mata. Hasil survei KPK masih menunjukkan adanya dua aspek riskan yang berstatus zona kuning dan merah. Ini catatan yang harus segera kami tindak lanjuti dengan langkah konkret,” ujar Suwardi.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa Pemkab Soppeng tidak ingin sekadar mengejar penghargaan atau angka indeks semata.
KPK Soroti Titik Rawan Anggaran
Dalam forum tersebut, KPK membeberkan sejumlah area yang selama ini dikenal sebagai titik rawan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Kasatgas Wilayah 4.2 KPK, Tri Budi Rachmanto, menegaskan bahwa banyak persoalan anggaran sebenarnya bermula sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa, alokasi pokok pikiran (pokir) DPRD, hibah, serta bantuan sosial merupakan area yang paling sering menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi.
“Potensi penyimpangan itu paling sering bermula dari tahap awal perencanaan. Seluruh proses penganggaran dan pengadaan di daerah harus dikembalikan ke koridornya transparan, akuntabel, dan steril dari intervensi pihak mana pun,” tegas Tri.
Pernyataan tersebut menjadi pesan penting bahwa tata kelola yang baik tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana proses perencanaan dan penganggaran dijalankan.
Suwardi Siapkan Evaluasi Besar
Merespons masukan KPK, Bupati Soppeng memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal pemerintah daerah.
Langkah tersebut akan difokuskan pada penguatan pengendalian internal dan pengawasan terhadap area-area yang dianggap berisiko tinggi.
Tidak tanggung-tanggung, evaluasi akan menyasar delapan area perubahan tata kelola pemerintahan yang selama ini menjadi indikator penting dalam reformasi birokrasi.
Langkah itu sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkab Soppeng ingin memastikan sistem pemerintahan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan minim celah penyimpangan.
Bukan Sekadar Kejar Peringkat
Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran, sikap Pemkab Soppeng dinilai menjadi pesan bahwa integritas bukanlah tujuan akhir.
Predikat terbaik sekalipun tidak menjamin sebuah daerah bebas dari potensi masalah.
Justru pengakuan terhadap adanya kelemahan menjadi modal penting untuk melakukan perbaikan.
Karena itu, langkah Suwardi Haseng menggandeng KPK untuk memperkuat pengawasan dinilai sebagai upaya menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih.
Bagi masyarakat Soppeng, yang paling penting bukan hanya mempertahankan status sebagai daerah dengan SPI tertinggi di Sulsel.
Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Sebab pada akhirnya, integritas terbaik bukanlah yang tercatat di atas kertas, melainkan yang benar-benar dirasakan dalam pelayanan dan pemerintahan sehari-hari. (*)
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Soppeng Hari Ini .
