Dalam dunia kriminal siber, langkah semacam ini penting karena pelaku biasanya membangun kepercayaan korban terlebih dahulu sebelum menjalankan aksi pengurasan rekening.
Secara teknis, OJK merancang aplikasi tersebut dengan konsep integrasi data lintas lembaga, yang mekanismenya disebut menyerupai QRIS.
Berbagai sumber informasi akan dihubungkan agar masyarakat tidak perlu memeriksa satu per satu melalui kanal yang berbeda.
Data yang direncanakan terintegrasi antara lain daftar hitam nomor telepon dari operator telekomunikasi, informasi rekening dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta data milik asosiasi industri, OJK, dan Bank Indonesia.
OJK juga menggandeng Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI).
Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi pola yang selama ini dimanfaatkan pelaku, seperti penggunaan nomor telepon berulang, rekening penampung, serta tautan yang terhubung dengan jaringan penipuan.
Dalam terminologi penegakan hukum digital, pendekatan ini berkaitan dengan fraud detection, yakni upaya mengenali indikasi kecurangan melalui pencocokan dan analisis data.
Namun, sebuah nomor atau rekening yang terindikasi mencurigakan tetap membutuhkan mekanisme verifikasi agar tidak terjadi kesalahan identifikasi.
Ada alasan kuat mengapa OJK mempercepat pengembangan sistem tersebut.
Dicky mengungkapkan, jumlah laporan yang masuk melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) meningkat tajam dalam kurun waktu sekitar dua tahun.
Dari sebelumnya sekitar 18 ribu laporan, jumlahnya kini telah menembus lebih dari 700 ribu.


