Lonjakan itu memperlihatkan besarnya tantangan pemberantasan penipuan digital di Indonesia.

Modus operandi pelaku pun semakin beragam. Mereka tidak hanya mengandalkan telepon dan pesan singkat, tetapi juga memanfaatkan platform digital, rekayasa identitas, hingga berbagai celah dalam ekosistem transaksi elektronik.

Dicky menjelaskan, satu transaksi digital sebenarnya melibatkan banyak entitas. Mulai dari perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, agregator merchant, platform digital, operator telekomunikasi, hingga vendor pihak ketiga.

Bagi industri, seluruh pihak tersebut merupakan bagian dari satu ekosistem bisnis.

Namun, bagi konsumen yang menjadi korban, seluruh rantai tersebut hanya terasa sebagai satu pengalaman: uang hilang.

Karena itu, menurut Dicky, perlindungan konsumen tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.

Pengembangan aplikasi anti-scam juga berpotensi memasuki tahap yang lebih canggih dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

OJK membuka peluang untuk menambahkan fitur network analysis, yaitu teknologi yang mampu membaca keterkaitan antara berbagai data dan mengidentifikasi pola aktivitas mencurigakan.

“Nanti kalau sudah terhubung semua, bisa kita tambahkan dengan AI yang bisa melakukan network analysis,” kata Dicky.

Teknologi tersebut diharapkan mampu memetakan hubungan antara nomor telepon, rekening bank, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan.

Dalam investigasi kejahatan siber, pemetaan semacam ini dapat membantu menemukan pola yang tidak mudah terlihat jika setiap laporan diperiksa secara terpisah.